CoESDev 2026 di Medan, Kolaborasi Global Dorong Pemulihan Mangrove Sumut

Kadis LHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung bersama Direktur Eksekutif YAKOPI, Meilinda Suriani Harefa beri keterangan.

Fokusmedan.com : Ajang “1st CoESDev 2026: International Conference on Coastal Ecosystems and Sustainable Development 2026” di Medan, Sabtu (18/4/2026), menegaskan pentingnya percepatan restorasi mangrove dan penguatan ekonomi biru di Sumatera Utara melalui kolaborasi lintas sektor.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menyebut kegiatan yang digelar Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) tersebut sebagai langkah konkret dalam edukasi dan aksi penyelamatan lingkungan pesisir.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kehadiran YAKOPI memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari penyelamatan lingkungan hingga peningkatan ekonomi berbasis pesisir,” ujarnya.

Menurutnya, YAKOPI telah berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung konservasi tanpa bergantung pada anggaran negara, sekaligus mendorong implementasi ekonomi hijau dan biru dari hulu ke hilir.

Pemprov Sumut sendiri, lanjutnya, telah menetapkan program strategis daerah untuk rehabilitasi mangrove di sejumlah wilayah pesisir, seperti Kepulauan Nias, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, dan Asahan.

“Kami sudah melakukan reboisasi di beberapa titik dan akan terus berlanjut tahun ini. Program ini menjadi prioritas daerah dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Terkait alih fungsi kawasan mangrove, Heri menegaskan pemerintah bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan bertindak tegas untuk mengembalikan fungsi kawasan.

“Kalau itu kawasan mangrove, harus dikembalikan menjadi mangrove. Tidak ada tawar-menawar. Penertiban sudah dilakukan di ribuan hektare,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif YAKOPI, Meilinda Suriani Harefa, mengungkapkan tantangan utama dalam konservasi pesisir adalah membangun komitmen masyarakat.

“Kami bersyukur dukungan pemerintah sangat kuat. Tantangan terbesar adalah memastikan masyarakat percaya bahwa upaya ini memberi manfaat ekonomi,” ujarnya.

YAKOPI menargetkan restorasi mangrove seluas 3.900 hektare di Sumatera Utara pada tahun ini, dengan prioritas wilayah pesisir barat termasuk Kepulauan Nias. Secara keseluruhan, YAKOPI telah melakukan rehabilitasi sekitar 3.000 hektare di lima provinsi.

Selain fokus pada lingkungan, YAKOPI juga mengembangkan pendekatan ekonomi berbasis masyarakat, mulai dari pelatihan hingga pemasaran produk lokal melalui kemitraan dengan sektor swasta.

“Kami tidak hanya menanam mangrove, tetapi juga memastikan masyarakat sejahtera. Produk-produk lokal akan kami bantu dari sisi kualitas, pengemasan hingga pemasaran agar benar-benar memberikan nilai ekonomi,” jelas Meilinda.

Melalui forum internasional ini, sinergi antara pemerintah, lembaga non-profit, akademisi, dan sektor swasta diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan di Sumatera Utara. (ng)