Fokusmedan.com : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kantor Perwakilan Sumatera Utara memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas keuangan dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pascabencana.
Upaya tersebut diwujudkan melalui forum North Sumatra Economic Xceleration Talk (NEXT) yang dihadiri pemerintah daerah, pimpinan perbankan, akademisi, asosiasi, media, serta berbagai mitra strategis di Sumatera Utara.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan strategi ekonomi daerah melalui pendekatan THR (Terobosan, Harmonisasi, Realisasi) untuk menghadapi tantangan global yang disebut sebagai era Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity (TUNA).
“Berbagai langkah perlu diarahkan untuk memastikan kecukupan pasokan pangan dan kelancaran distribusi barang, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Rudy.
Menurutnya, penguatan ekonomi daerah juga dilakukan melalui revitalisasi pasar tradisional serta penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap produktif.
Ia menambahkan, sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan terus diperkuat guna mendorong pengembangan sektor pertanian melalui hilirisasi serta penguatan ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut juga sejalan dengan dukungan terhadap berbagai program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
Dalam sesi diskusi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunadi, menyampaikan bahwa dinamika perekonomian global masih dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta dampak perubahan iklim yang menekan produksi pangan dan stabilitas harga komoditas.
“Di sisi lain, sejumlah harga komoditas global seperti minyak, crude palm oil (CPO), batu bara, dan nikel menunjukkan tren peningkatan yang turut memengaruhi dinamika perekonomian nasional maupun daerah,” kata Iman.
Ia menambahkan, perekonomian nasional ke depan diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen, didukung stabilitas makroekonomi dan penguatan permintaan domestik.
Sejalan dengan itu, perekonomian Sumatera Utara diproyeksikan kembali pulih pada 2026 dan semakin menguat pada 2027 dengan pertumbuhan sekitar 5,1 persen.
“Penguatan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga serta mendorong aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumatera Utara, Yusri, menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemberian perlakuan khusus bagi debitur terdampak bencana banjir dan longsor.
“Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak,” kata Yusri.
Selain itu, dukungan juga diberikan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah disalurkan kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total nilai mencapai Rp1,02 triliun.
Kepala Divisi Edukasi Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan LPS 1 Medan, Pramuji Novri H, menambahkan kondisi perbankan di Sumatera Utara saat ini masih menunjukkan likuiditas yang memadai.
“Perbankan di Sumatera Utara memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi intermediasi dan mendukung pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Provinsi Sumatera Utara, Edy Purwanto, menjelaskan pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Penyesuaian tersebut meliputi perpanjangan tenor kredit, penambahan plafon pembiayaan atau suplesi, pemberian masa tenggang pembayaran (grace period), serta usulan penghapusan kewajiban bagi debitur yang usahanya tidak dapat dilanjutkan akibat dampak bencana,” jelas Edy.
Melalui forum ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (ng)