Fokusmedan.com : Pemerintah tengah mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan bagi jutaan calon jamaah yang telah lama menunggu giliran.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.
“Presiden berkeinginan agar dipikirkan bagaimana caranya haji tidak antre. Itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil dikutip dari Antara, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan panjangnya antrean haji di Indonesia dipengaruhi tingginya jumlah pendaftar yang tidak sebanding dengan kuota yang tersedia, serta sistem pengelolaan keuangan haji yang mendorong peningkatan jumlah calon jamaah.
“Semakin banyak pendaftar, maka semakin lama antreannya,” katanya.
Dahnil juga membandingkan dengan negara lain yang memiliki pola berbeda dalam pengelolaan haji. Di Malaysia, antrean panjang terjadi melalui sistem Tabung Haji, sementara di negara lain seperti India, masa tunggu relatif tidak sepanjang di Indonesia.
Pemerintah kini mengkaji kemungkinan penerapan sistem yang lebih fleksibel, salah satunya dengan mekanisme pemesanan langsung berdasarkan kuota yang diberikan Arab Saudi.
Dalam skema tersebut, pemerintah menetapkan harga sesuai kuota yang diberikan, kemudian calon jamaah dapat langsung memesan tanpa melalui antrean panjang.
“Misalnya kuota dari Arab Saudi sekitar 200 ribu, lalu ditetapkan harganya. Nanti tidak perlu antre, siapa yang lebih dulu mendapatkan, itu yang berangkat,” ujar Dahnil.
Meski demikian, pemerintah memastikan setiap opsi kebijakan tetap akan mempertimbangkan aspek keadilan bagi calon jamaah yang telah lama berada dalam daftar tunggu. (ram)