Fokusmedan.com : Pemerintah Kota Medan mendorong penanganan terpadu lintas sektor untuk mengatasi banjir rob yang terus melanda kawasan Belawan. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Belawan, Kamis (9/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin menegaskan bahwa penanganan banjir rob tidak bisa dilakukan secara parsial oleh Pemko Medan saja, mengingat banyaknya pihak yang memiliki keterkaitan dengan kondisi geografis dan tata ruang wilayah tersebut.
Ia menyebutkan perlunya fasilitasi pertemuan lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina.
“Di kawasan itu terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, serta berbagai fasilitas lainnya milik sejumlah pihak. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bersama,” ujarnya.
Zakiyuddin juga mengungkapkan keterbatasan kewenangan Pemko Medan, terutama terkait kepemilikan lahan di kawasan Belawan. Sebagian wilayah berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo, sementara banyak warga tinggal dengan status sewa.
“Kami tidak memiliki lahan di sana. Bahkan kantor kecamatan pun berada di atas lahan PT KAI. Ini menjadi kendala dalam penataan maupun normalisasi kawasan,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti kondisi sungai yang melintasi Kota Medan hingga ke Deliserdang yang mengalami penyempitan dan penutupan di sejumlah titik.
“Jika hanya Medan yang melakukan normalisasi, hasilnya tidak akan optimal karena sedimentasi dan sampah akan kembali masuk dari wilayah lain. Dibutuhkan penanganan terpadu lintas daerah,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemko Medan juga mengusulkan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai dengan pendekatan sosial yang matang.
Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyatakan bahwa secara teknis penanganan banjir rob dapat dilakukan. Namun, tantangan utama terletak pada koordinasi antar pemangku kepentingan.
“Secara teknis tidak sulit, tetapi karena banyak stakeholder dan masyarakat sudah lama bermukim di sana, koordinasi menjadi kunci,” ujarnya.
Dukungan juga disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah (Ijeck) yang menegaskan bahwa penyelesaian masalah banjir rob harus melibatkan seluruh pihak terkait.
“Kami akan mendorong Komisi V untuk menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor agar penanganan bisa dilakukan secara menyeluruh,” katanya.
Ia juga menyoroti perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir, seperti berkurangnya hutan mangrove akibat alih fungsi menjadi perkebunan dan tambak, yang dinilai memperparah banjir rob.
Menurutnya, normalisasi sungai dan pemulihan kawasan mangrove harus menjadi bagian dari solusi.
“Perencanaan harus matang dan terintegrasi agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia,” ujarnya. (ram)