Fokusmedan.com : Kehadiran Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dinilai penting untuk menghentikan dominasi narasi Israel di tingkat internasional. Hal itu disampaikan Khairul Fahmi, pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).
Menurutnya, sikap skeptis yang berlebihan di dalam negeri justru berpotensi memberikan “kemenangan gratis” kepada faksi sayap kanan Israel. Ia juga mengingatkan akan adanya risiko “linearitas kepentingan” jika Indonesia memutuskan untuk mundur dari misi ini karena ketakutan akan jebakan politik.
“Jika kursi Indonesia di BoP kosong maka kekuatan penyeimbang akan hilang, membiarkan Israel dan sekutu dekatnya mendominasi setiap keputusan di lapangan. Logikanya memang brutal, namun nyata,” tegas Khairul dalam pernyataan tertulisnya pada Senin (16/2/2026).
Menurut Khairul, faksi sayap kanan Israel menolak kehadiran TNI dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) karena mereka ingin menguasai Gaza Tadanya saksi. Di sisi lain, kaum skeptis di Indonesia menolak kehadiran tersebut karena khawatir terjebak.
“Jika kita menuruti kekhawatiran itu, hasilnya tetap sama: TNI batal berangkat, dan Israel menang mudah karena tidak ada kekuatan penyeimbang di dalam BoP maupun di lapangan,” tutur Khairul. Ia berpendapat bahwa jika Indonesia mundur, maka faksi sayap kanan Israel, termasuk dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, akan diuntungkan.
“Kita seolah mempermudah pekerjaan mereka untuk mengisolasi Gaza dari dunia luar tanpa harus mengotori tangan mereka sendiri untuk mengusir kita,” ungkap Khairul.
Khairul juga menyadari tantangan yang berat berdasarkan pengalaman di UNIFIL Lebanon, di mana Israel sering menghambat posisi perwira TNI. Namun, ia meyakini bahwa skema ISF kali ini memiliki dinamika yang berbeda. Saat ini, persetujuan Israel sedang ditekan secara kolektif melalui instrumen internasional di BoP. Kehadiran Indonesia di meja perundingan, menurut Khairul, justru menjadi kunci untuk menggagalkan upaya Israel menggunakan “veto politik” dalam menolak pasukan dari negara muslim.
“Consent Israel sedang dipaksa hadir melalui tekanan internasional di Board of Peace. Absennya kita di meja perundingan justru mempermudah Israel menggunakan veto politiknya untuk menolak pasukan negara Muslim, persis seperti keinginan faksi kanan mereka,” kata Khairul.
Tentara Indonesia Mampu Menghentikan Ambisi Israel untuk
Rencana pengiriman 8.000 personel TNI sebagai pasukan perdamaian ke Gaza telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelompok garis keras di Israel. Menurut Khairul, langkah ini berpotensi melemahkan kontrol Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam upaya pemindahan paksa warga Palestina.
“Tujuan akhir faksi kanan ini jelas, yaitu membangun kembali permukiman Yahudi di atas puing-puing Gaza (aneksasi). Kehadiran 8.000 tentara Indonesia adalah antitesis mutlak dari skenario tersebut,” ungkap Khairul. Ia menambahkan bahwa kehadiran pasukan asing, terutama dari negara yang tidak mengakui Israel, akan menghalangi ambisi politik dan fisik Israel.
Laporan intelijen yang dirilis oleh The Guardianmengindikasikan bahwa pasukan Indonesia akan ditempatkan di barak yang terletak di wilayah selatan, antara Rafah dan Khan Younis. Secara strategis, Khairul menyebut lokasi ini sebagai choke point yang sangat penting.
“Kehadiran fisik ribuan personel TNI di koridor ini akan secara efektif memutus rantai kontrol Israel dan mencegah manuver pengusiran penduduk,” jelasnya. TNI di lapangan tidak hanya berfungsi sebagai penjaga perdamaian, tetapi juga sebagai penanda batas wilayah yang secara de factomengakui kedaulatan tanah tersebut, menegaskan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan tanah yang dapat diambil begitu saja (terra nullius).
“Inilah tembok geopolitik yang membuat sayap kanan Israel gerah,” tegas Khairul. Dalam laporan yang diterbitkan pada 10 Februari, The Guardiandan Radio Publik Israel mengungkapkan bahwa tokoh-tokoh sayap kanan Israel sangat menentang kehadiran TNI dalam ISF. Kekhawatiran ini, menurut Khairul, mengonfirmasi pandangan Moshe Phillips di The Jerusalem Post pada 27 November 2025. Phillips, yang merupakan pemimpin Americans For A Safe Israel (AFSI), sebuah organisasi advokasi pro-Israel, menyebut pengiriman pasukan Indonesia sebagai “strategic mistake” bagi Israel. Ia bahkan menyerukan agar pasukan Indonesia “must stay home” (harus tetap di rumah) karena dianggap memiliki agenda politik yang terlalu mendukung Palestina.
“Fakta tersebut jelas menjawab dengan tegas narasi dari kalangan skeptis yang menyebut Indonesia sedang masuk ke dalam ‘jebakan’ AS. Rencana kedatangan pasukan Indonesia ini justru membuat gerah dan ditentang keras oleh kelompok-kelompok garis keras di Tel Aviv, bahkan memicu kekhawatiran di kalangan faksi sayap kanan koalisi Netanyahu,” tutup Khairul.(yaya)