Fokusmedan.com : Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lembaga tersebut dinilai bukan sebagai solusi perdamaian, melainkan berpotensi menjadi instrumen baru neokolonialisme.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menilai komposisi dan pendekatan badan itu justru mengabaikan akar persoalan konflik Palestina–Israel. Terlebih, Dewan Perdamaian Gaza dipimpin mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan melibatkan sejumlah negara, termasuk Israel.
Padahal, menurut MUI, Israel selama puluhan tahun menjadi pihak yang melakukan pendudukan, kolonisasi, hingga tindakan yang disebut sebagai genosida terhadap rakyat Palestina.
“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” kata Prof Sudarnoto seperti dikutip dari situs resmi MUI Digital, Jumat (23/1/2026).
Tidak Adil buat Rakyat Palestina
Karena itu, MUI secara tegas menolak konsep perdamaian yang dinilai tidak berlandaskan keadilan. Prof Sudarnoto menekankan, skema yang ditawarkan pemerintahan Trump berpotensi menghadirkan apa yang disebutnya sebagai “perdamaian semu”.
“MUI menilai setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama, hal itu berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian. Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme,” jelas Prof Sudarnoto.
Ia juga menyoroti persoalan struktural dalam pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Salah satu yang dianggap paling krusial adalah keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai pihak pendudukan (occupying power) yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban.
“Hal ini merupakan cacat mendasar, model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekedar manajemen konflik dan stabilitas kawasan,” kritik Prof Sudarnoto.
Ingatkan Prabowo
Meski demikian, MUI tetap menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian dunia. Namun, organisasi tersebut mengingatkan agar keterlibatan Indonesia dilakukan dengan prinsip dan batasan yang jelas, sehingga tidak justru memberi legitimasi terhadap skema yang merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
“MUI menegaskan bahwa dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apapun adalah kezaliman yang wajib diakhiri. Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati,” dia menandasi.(yaya)