Fokusmedan.com : Laju tekanan inflasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalami kenaikan tajam pada Desember 2025. Inflasi tercatat sebesar 1,66 persen secara bulanan (month to month/m-to-m), mencerminkan lonjakan harga kebutuhan hidup masyarakat. Namun di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) Sumut justru mengalami penurunan signifikan sebesar 1,82 persen ke level 146,61.
Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, mengatakan penurunan NTP tersebut didominasi oleh melemahnya kinerja sektor tanaman perkebunan rakyat, tanaman pangan, dan peternakan.
“Jika dibedah lebih dalam, penurunan NTP sektor perkebunan rakyat banyak dipicu oleh melemahnya harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global,” ujar Gunawan, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan, sepanjang Desember harga CPO bergerak di kisaran 3.900 hingga 4.160 ringgit per ton, lebih rendah dibandingkan November yang berada pada rentang 4.000 hingga 4.200 ringgit per ton. Pelemahan harga global tersebut berdampak langsung pada pendapatan petani perkebunan di Sumut.
Selain perkebunan, NTP tanaman pangan juga tercatat turun 1,88 persen ke level 103,78. Menurut Gunawan, penurunan ini bukan disebabkan oleh anjloknya harga jual hasil panen, melainkan meningkatnya beban pengeluaran petani.
“Indeks harga yang diterima petani justru naik 0,23 persen, tetapi indeks harga yang harus dibayar petani melonjak jauh lebih besar, yakni 2,53 persen. Artinya, pengeluaran petani lebih besar dibandingkan pendapatannya,” jelasnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada sektor peternakan. Meskipun harga daging ayam mendorong inflasi dan membuat indeks harga yang diterima peternak naik 0,9 persen, indeks harga yang harus dibayar peternak meningkat lebih tinggi, mencapai 1,98 persen. Akibatnya, NTP peternak turun 1,06 persen ke level 91,33.
Gunawan menegaskan, tingginya inflasi di Sumut bahkan inflasi bulanan di Gunungsitoli, Nias, tercatat di atas 6 persen tidak sepenuhnya dinikmati oleh petani. Terdapat gap harga yang lebar antara level produsen dan konsumen, yang diperparah oleh jalur distribusi yang sempat terputus akibat bencana.
“Petani memang menjual komoditas dengan harga lebih mahal, tetapi pada saat yang sama biaya hidup dan biaya produksi mereka naik jauh lebih tinggi. Ini membuat petani tetap terpukul oleh lonjakan inflasi,” katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai paradoks kehidupan petani di tengah bencana, yang berpotensi membahayakan perekonomian daerah. Tekanan modal yang dialami petani berisiko menghambat proses tanam berikutnya.
“Jika tidak dibarengi intervensi kebijakan pemerintah untuk pemulihan sektor pertanian, dan petani dibiarkan berjuang sendiri, maka inflasi berpotensi tetap tinggi ke depan,” ujar Gunawan.
Menurutnya, bencana yang melanda Sumatera pada November lalu telah merusak pola tanam, melemahkan daya beli, dan secara nyata memiskinkan petani melalui inflasi yang tinggi. (ng)