Fokusmedan.com : Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah (pemda) tampaknya tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani dampak bencana di berbagai wilayah Sumatra. Ia menekankan pentingnya intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak serta membantu pemulihan mental masyarakat yang terdampak.
“Saya pikir pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi tidak cukup kuat untuk menanganinya ini sendiri. Perlu turun tangan langsung dari pemerintah pusat dan seluruh lembaga negara yang terkait ini seperti TNI-Polri,” ucap Sugiat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (3/12/2025).
Sugiat juga menyatakan bahwa ia telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang terkena dampak banjir bandang dan longsor, terutama di Sumatra Utara (Sumut). Ia mencatat bahwa beberapa daerah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Situasi serupa juga terlihat di beberapa wilayah di Sumatra Barat (Sumbar) dan Aceh.
“Kalau mencermati dari beberapa hari penanganan banjir di Sumatera, kita melihat bahwa memang di beberapa daerah kan situasinya sudah sangat memprihatinkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sugiat mengungkapkan bahwa terdapat belasan titik di wilayah yang masih terendam banjir hingga saat ini. Yang lebih menyedihkan, rumah-rumah warga yang terendam belum mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah.
“Apakah evakuasi korban, misalnya warga yang sudah tua ataupun terkait dengan kebutuhan pokok mereka seperti kebutuhan pangan, pakaian, dan lain sebagainya,” tambahnya. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional di Sumatra. Menurutnya, status tersebut akan memberikan kejelasan bagi pemerintah untuk memfokuskan upaya dalam memulihkan kondisi di wilayah tersebut.
“Saya berharap bahwa secepatnya saja ditetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional. Supaya pemerintah pusat bisa turun langsung menangani ini. Kalau tidak, bahaya kan,” pungkasnya.
Pemerintah belum menetapkan status darurat nasional terkait banjir di Sumatra
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan mengenai keputusan pemerintah yang belum menetapkan banjir di Sumatra sebagai darurat bencana nasional. Menurut Prasetyo, pemerintah merasa bahwa penanganan banjir di wilayah tersebut sudah dilakukan secara masif dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.
“Jadi berkenaan dengan masalah status itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini kita merasa, pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil,” kata Prasetyo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Dia juga menekankan bahwa ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan di balik keputusan tersebut, yang tidak dapat diungkapkan secara rinci. Prasetyo menilai hal yang paling penting adalah upaya pemerintah dalam menangani bencana banjir di Sumatera.
“Ya, banyak lah kan banyak pertimbangan ya. Ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan ya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut, yang paling penting adalah bukan masalah statusnya (darurat bencana nasional), tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya,” ujarnya.
Dukung pemerintah daerah
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menangani banjir yang melanda Sumatra beserta dampaknya. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar Dana Siap Pakai atau cadangan pemerintah digunakan untuk menangani bencana ini. “(Anggaran) Cukup. Jadi kan di dalam APBN itu ada yang namanya Dana Siap Pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan,” ujar Prasetyo.
Sebelumnya, terkait bencana banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Sumatra, pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Menurutnya, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa penanganan di daerah yang terdampak berlangsung dengan cepat dan menyeluruh.
Ia menekankan bahwa tindakan pemerintah sejak hari pertama sudah mencerminkan penanganan yang berskala nasional. “Jadi begini, yang penting itu sebetulnya adalah aksinya. Bukan statusnya, aksinya. Aksinya untuk kita melakukan mobilisasi semua kekuatan yang ada, baik Provinsi, kawasan Provinsi sampai tingkat nasional,” kata Mendagri Tito di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Desember 2025.
Ia juga menambahkan bahwa semua kementerian dan lembaga terkait segera digerakkan begitu bencana terjadi. “Semua bergerak, bergerak ke tiga daerah itu. Artinya apa? Sudah terjadi mobilisasi nasional. Penanganannya skala nasional,” tegas Tito.(yaya)