Fokusmedan.com : Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara melaporkan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2025. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut, Nofiansyah, didampingi para kepala kantor wilayah di lingkungan Kemenkeu, memaparkan kinerja APBN yang dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hingga akhir September 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut mencapai Rp12,57 triliun. Rinciannya, belanja pegawai sebesar Rp7,92 triliun (77,28% dari pagu), belanja barang Rp3,81 triliun (51,73%), belanja modal Rp782,25 miliar (29,75%), dan belanja bantuan sosial Rp54,93 miliar (79,15%).
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp31,95 triliun atau 73,85% dari pagu sedikit turun dibanding periode yang sama 2024 (73,98%). Komponen terbesar masih berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp21,44 triliun (80,95%). Disusul Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp5,89 triliun, Dana Desa Rp2,85 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,38 triliun, Insentif Fiskal Rp126,89 miliar, dan DAK Fisik Rp250,37 miliar (29,39%).
Di sektor pembiayaan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp11,44 triliun kepada 192.986 debitur, mewakili sekitar 16,63% dari total pelaku UMKM di Sumut. Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan Rp5,53 triliun untuk 99.478 debitur, disusul perdagangan besar dan eceran Rp4,04 triliun untuk 63.579 debitur.
Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga menunjukkan tren positif, mencapai Rp548,51 miliar untuk 99.392 debitur, didominasi sektor perdagangan dengan porsi 97,5%.
Untuk bantuan sosial, pemerintah pusat menyalurkan Rp2,71 triliun bagi 4,39 juta penerima manfaat di Sumut. Terdiri dari BPNT Rp1,60 triliun untuk 2,91 juta penerima, PKH Rp1,06 triliun untuk 1,38 juta keluarga, serta Bantuan Atensi Yatim Piatu (YAPI) Rp46,24 miliar untuk 84.605 anak.
Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak mencapai Rp15,2 triliun, didominasi oleh PPh Nonmigas Rp8,5 triliun serta PPN dan PPnBM Rp5,8 triliun.
Pada sektor kepabeanan dan cukai, realisasi tercatat Rp2,59 triliun, terdiri dari Bea Masuk Rp576,10 miliar, Bea Keluar Rp1,61 triliun didominasi ekspor produk sawit dan Cukai Rp409,20 miliar. Penurunan cukai hasil tembakau sebesar 35% dan MMEA 10% mencerminkan melemahnya konsumsi barang kena cukai.
Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumut mencatat kinerja gemilang dengan realisasi Rp2,53 triliun atau 111,02% dari target Rp2,28 triliun. Komponen utama terdiri dari PNBP Lainnya Rp1,25 triliun (166,26% dari target) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,28 triliun (83,91%), masing-masing tumbuh 9,57% dan 11,45% secara tahunan.
Realisasi PNBP aset, piutang, dan lelang mencapai Rp84,02 miliar (128,91% dari target Rp65,18 miliar). Rinciannya, PNBP aset Rp39,21 miliar, piutang negara Rp151 juta, dan lelang Rp44,65 miliar meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya berkat optimalisasi pelaksanaan lelang eksekusi dan aset negara oleh Kanwil DJKN Sumut.
Kinerja tersebut menunjukkan sinergi kuat antarunit Kementerian Keuangan di Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan APBN terus memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya melalui dukungan terhadap UMKM, desa, dan kelompok rentan. (ram)