Fokusmedan.com : Duo elektronik asal Inggris, Honne, mengumumkan pembatalan konser mereka yang dijadwalkan digelar di Hotel Santika, Kota Medan, pada Kamis, 31 Juli 2025. Pengumuman disampaikan melalui Insta Story akun resmi mereka, @hellohonne.
“Hai Medan, kami tidak yakin bagaimana ini bisa terjadi, tapi kami sangat sedih mengumumkan bahwa pertunjukan kami di Medan telah dibatalkan,” tulis Honne dalam unggahan tersebut.
Dalam pernyataan itu, Honne menyebut pembatalan konser bukan berasal dari keputusan mereka, melainkan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Kami benar-benar menantikan pertunjukan ini yang seharusnya menjadi sesuatu yang istimewa. Tapi sayangnya keputusan ini berada di luar kendali kami dan dibuat oleh pemerintah daerah,” lanjut mereka.
Honne juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tempat khusus di hati mereka dan berharap dapat kembali di masa mendatang.
“Indonesia benar-benar spesial bagi kami. Kami sangat menantikan untuk kembali dan menjelajahi tempat-tempat baru. Kami minta maaf kepada semua penggemar yang telah membeli tiket dan ingin melihat kami untuk pertama kalinya di Medan yang indah. Semoga suatu saat nanti kami bisa kembali.”
Latar Belakang Penolakan
Konser Honne di Medan sebelumnya mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.
Ketua MUI Kota Medan, H. Hasan Matsum, M.Ag, menyatakan penolakan terhadap konser tersebut karena dugaan adanya unsur promosi atau dukungan terhadap perilaku LGBT.
“MUI Kota Medan menolak segala bentuk aktivitas publik, termasuk konser, pertunjukan, kampanye sosial, maupun konten digital, yang secara langsung atau tidak langsung menyampaikan pesan dukungan terhadap perilaku LGBT,” kata Hasan, Sabtu, 19 Juli 2025.
Hasan menegaskan bahwa MUI tidak melarang konser musik secara umum. Namun, pihaknya menyoroti pesan yang disampaikan dalam konser atau yang pernah disampaikan oleh artis bersangkutan di berbagai platform.
“Ini bukan soal personal atau kelompok tertentu. Ini soal menjaga ruang publik agar tidak dijadikan ajang kampanye nilai yang bertentangan dengan ajaran agama dan moral masyarakat,” tegas Hasan.
Ia juga mengimbau pemerintah daerah dan penyelenggara acara untuk lebih selektif dalam memberikan izin kegiatan publik, khususnya yang melibatkan figur publik yang pernah menyatakan dukungan terhadap LGBT.
“Generasi muda harus dilindungi dari normalisasi penyimpangan dalam bentuk apa pun. Penolakan ini bukan bentuk permusuhan, tapi tanggung jawab moral kami untuk menjaga nilai-nilai masyarakat,” tutupnya. (Rio)