Fokusmedan.com : PDI Perjuangan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada salah mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta.
PDI Perjuangan menganggap sangat melecehkan hati masyarakat jika Jokowi dianggap cawe-cawe di Pilpres 2024 terkait mengumpulkan para ketua umum tersebut.
“Bertemu dengan Presiden Jokowi adalah sangatlah pantas, bahkan penting mengingat para ketua umum partai-partai tersebut saat ini menopang dan bekerja sama dengan Pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah kepada wartawan, Minggu (7/5).
PDI Perjuangan mempertanyakan kesalahan Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah.
PDI Perjuangan menegaskan apabila para ketua umum partai menghendaki tatanan yang saat ini dibangun Presiden Jokowi penting untuk dilanjutkan dan mendiskusikan hal tersebut tidak salah.
PDI Perjuangan kemudian mencontohkan bagaimana Jokowi menghargai putusan politik Partai NasDem yang memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Sementara, Partai NasDem sampai saat ini masih menjadi bagian dari partai koalisi pemerintahan Jokowi hingga 2024.
“Sebab Presiden Jokowi tahu batasan demokrasi bahwa hak dan kewenangan partai politik mencalonkan calon presden dan wakil presidennya masing masing,” tegasnya.
Sebelumnya, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyinggung etika politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe dalam mengurusi koalisi dan kontestasi Pilpres 2024.
Denny mempermasalahkan jawaban Jokowi yang menyebut dirinya sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik ketika menjawab tudingan cawe-cawe Pilpres mendatang.
Menurut Denny, jawaban tersebut seolah-olah benar tetapi bermasalah dari segi etika.
“Jika dikuliti lebih jauh, terutama dari sisi etika kepresidenan, maka ada batasan-batasan moral dan hukum yang dilanggar oleh Presiden Jokowi, termasuk pelanggaran konstitusi ketika ikut turut campur soal Pilpres 2024,” katanya.
Denny pun menyoroti tindakan Jokowi yang mengumpulkan enam ketua umum partai politik minus NasDem di Istana Negara beberapa waktu lalu.
“Presiden Jokowi sudah jujur mengatakan tidak lagi mengundang NasDem karena sudah punya koalisi sendiri. Tentu yang dimaksud adalah koalisi Nasdem-Demokrat-PKS yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden,” tutur Denny.
“Jokowi dengan jelas sedang berpolitik partisan dengan menunjukkan preferensi kepada koalisi Ganjar dan Prabowo di satu sisi, serta resistensi kepada partai koalisi pendukung Anies pada sisi yang lain,” imbuhnya.(yaya)