Kuasa Hukum Toni Memandang Penerapan Pasal Dakwaan Keliru, Begini Penjelasannya

Ist-fokusmedan.com

Fokusmedan.com : Tim Kuasa Hukum Terdakwa Toni membacakan pertentangan antara perbuatan hukum dan penerapan sanksi hukum dalam sidang eksepsi, di Ruang Cakra 6, Pengadilan Negeri Medan, Rabu (23/11/2022).

Kuasa Hukum Terdakwa Toni, Ahmad Afandy Muliawan menilai bahwa terhadap dakwaan pertama terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 Pasal 45a ayat 2 undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 nomor 2008 tentang informasi dan elektronik.

“Terdapat perbedaan antara rangkaian dalil dakwaan dengan pasal yang diterapkan dalam dakwaan,”ucapnya kepada wartawan.

Sambungya, hal ini diketahui dari surat uraian dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebutkan secara implisit bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang menerapkan pasal 28 ayat 1 yakni : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan brrita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektoronik.

Kemudian pada pasal 45a ayat ayat 2 menerangkan : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Sehingga menjadi pertanyan besar, apa kaitannya berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dengan menyebarkan informasi yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat?” tanya Afandi.

Sambungnya, kemudian pada pasal 45 ayat 2 tersebut telah dijelaskan secara terang sebagaimana dimaksud dengan pasal 28 ayat 2.

“Sedangkan JPU menerepkan pasal 28 ayat 1. Sehingga telah jelas dan terang terdapat kekeliruan JPU dalam menerapkan pasal terhadap terdakwa,”ujarnya.

Dalam acara sidang eksepsi tersebut, JPU meminta ditunda pekan depan. Afandi berharap, dalam kasus ini pihak hakim dapat memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Terdakwa Toni mengaku kasus ini terlalu dipaksakan oleh pihak terkait. Untuk itu, ia berharap kasus ini bisa membebaskannya karena banyak kekeliruan.

“Sebagai rakyat indonesia yang berhak mendapatkan keadilan hukum yg sama, tapi pihak jaksa siksa malah minta tunda seminggu untuk jawab eksepsi tersebut. Sungguh miris hukum dapat dibeli dan dibuat suka untuk penguasa penguasa,” ucapnya.