Fokusmedan.com : Personel Polrestabes Medan mengawal massa DPW Jaringan Pendamping Pekerja (JPK) Pemerintah yang berunjukrasa di kantor Pengadilan Medan Jalan Pengadilan, Senin (22/8/2022).
Massa yang diperkirakan berjumlah 40 orang ini menuntut menolak pelaksanaan eksekusi pengosongan dalam perkara No. 270/Pdt. G/2000. PN. Mdn tanggal 31 Januari 2001 Jo Perkara No. 265/Pdt./2001/PT.Mdn. tanggal 16 Agustus 2001 sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/2017/270/PN. Mdn atas 1 bidang tanah seluas 218M² serta bangunan rumah diatasnya.
“Kami meminta kepada Presiden RI, Ketua MA RI, Kapolri, Ombudsman RI, Ketua HAM, Ketua Kompolnas RI untuk mengusut tuntas persoalan ini, dimana dugaan ada keberpihakan PN Medan dan mafia tanah,” ujar massa yang berunjukrasa.
Usai menyampaikan tuntutannya, Humas Pengadilan Negeri Medan Soniadi menemui massa dan menerima orasi mereka. Selanjutnya setelah berdiskusi dengan Humas Pengadilan Negeri Medan, massa yang berunjukrasa melakukan foto bersama.
Kemduian massa unjukrasa pun membubarkan diri dengan tertib dibawah pengawasan personel Polrestabes Medan.
(Rio)