20/04/2024 4:14
EKONOMI & BISNIS

Realisasi TKDD ke Sumut Triwulan I Capai Rp9,03 Triliun

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Tiarta Sebayang. Ist

Fokusmedan.com : Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Sumatera Utara (Sumut) 2021 sebesar Rp40,16 triliun. Jumlah itu meliputi, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,57 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp22,68 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp2,97 triliun, (Dana Insentif Daerah) DID sebesar Rp446,54 miliar, DAK Non-Fisik sebesar Rp7,94 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp4,52 triliun yang dialokasikan pada 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Tiarta Sebayang mengatakan, triwulan I ditutup dengan realisasi TKDD mencapai Rp9,03 triliun dengan rincian DBH Rp778,44 miliar, DAU Rp6,40 triliun, DAK Fisik Rp0, DID Rp0, DAK Non-Fisik Rp1,65 triliun, dan Dana Desa Rp202,43 miliar.

“Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara sebagai Bendahara Umum Negara di Sumut mengelola penyaluran Dana Desa, DAK Fisik, dan DAK Non-Fisik (dana BOS) dengan total anggaran Rp10,88 triliun,” ujarnya, Senin (12/4/2021).

Anggaran Dana Desa Sumut sebesar Rp4,52 triliun, mengalami kenaikan 0,66% dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya. Realisasi Triwulan I  Rp202,43 miliar atau 4,47%. Realisasi ini tumbuh 2,28% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan adanya relaksasi persyaratan penyaluran dana desa yang digunakan untuk earmark 8% guna penanganan pandemi Covid-19.

Tiarta melanjutkan, anggaran dana BOS Rp3,39 triliun dengan realisasi mencapai Rp825,12 miliar atau 24,31%. Realisasi mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 26,65%.

Triwulan I 2020, Sumut memiliki jumlah sekolah sebanyak 13.987  sekolah dan peserta didik sebanyak 2.892.825 orang. Periode ini mengalami penurunan menjadi 11.608 sekolah (turun 17%)  dan  jumlah peserta didik mencapai 2.419.318 orang (turun 16,36%).

Anggaran DAK Fisik Rp2,97 triliun dan hingga Triwulan I pemerintah daerah belum mengajukan penyaluran dikarenakan proses lelang yang masih berjalan.

“Pada triwulan II diharapkan pemerintah daerah dengan stakeholder terkait dapat bergerak cepat sehingga penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat segera terjadi dan digunakan sesuai dengan rencana penggunaannya, yang pada akhirnya diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah masing-masing,” pungkasnya.(ng)