Fokusmedan.com : Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi merupakan langkah yang tepat karena mengikuti mekanisme pasar global.
Menurutnya, harga minyak mentah dunia yang saat ini berada di kisaran 90 hingga 113 dolar AS per barel mendorong kenaikan harga pokok produksi (HPP) BBM non subsidi. Kondisi ini berbeda dengan periode sebelum konflik Iran–AS, ketika harga minyak masih berada di kisaran 60 dolar AS per barel.
Ia menjelaskan, kenaikan harga pada BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite tidak akan memicu lonjakan inflasi yang signifikan. Meskipun terdapat kenaikan cukup besar terutama pada solar non subsidi yang naik di atas 64 persen serta Pertamax Turbo sekitar 48 persen dampaknya terhadap inflasi diperkirakan tetap terbatas.
“Dampak inflasi dari kenaikan BBM non subsidi kali ini hanya berkisar 0,25 persen hingga 0,35 persen,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).
Namun demikian, Gunawan mengingatkan potensi peralihan konsumsi dari BBM non subsidi ke BBM lain yang tidak mengalami kenaikan harga. Ia menekankan perlunya pemantauan terhadap konsumsi Pertamax dan Biosolar, yang berpotensi meningkat seiring kenaikan harga BBM non subsidi.
Selain itu, dampak terhadap kenaikan harga komoditas lain dinilai relatif kecil karena transmisi harga yang terbatas. Pengecualian mungkin terjadi pada sektor industri yang menggunakan solar, yang berpotensi mengalami kenaikan biaya produksi.
Di sisi lain, kenaikan signifikan BBM non subsidi menunjukkan bahwa harga keekonomian BBM subsidi saat ini masih berada di bawah harga wajar. Jika tensi geopolitik global tidak mereda dan konflik semakin meningkat, ia menilai kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kenaikan BBM subsidi dapat meningkat.
Meski pemerintah melalui Menteri Keuangan menjamin harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun, Gunawan menilai dinamika harga minyak global tetap menjadi faktor risiko terhadap ketahanan fiskal. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, termasuk potensi penurunan peringkat kredit oleh lembaga internasional, dapat memperberat beban APBN.
Ia pun mengingatkan pentingnya peran pemerintah dan Pertamina dalam menjaga komunikasi publik guna meredam kekhawatiran masyarakat. Pasalnya, ada kecenderungan masyarakat lebih waspada menjelang awal bulan periode yang kerap dikaitkan dengan penyesuaian harga BBM sehingga berpotensi memicu pembelian dalam jumlah lebih besar sebagai langkah antisipasi. (ram)