Fokusmedan.com : Presiden Prabowo belakangan ini menaikkan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) untuk gabah kering panen (GKP) petani menjadi Rp6.500 per Kg. Ini berarti disaat pemerintah atau Bulog menyerap gabah hasil panen petani, maka acuan harganya ada di Rp6.500 per Kg.
Pengamat ekonomi Sumut Gunawan Benjamin mengatakan, pada prakteknya harga gabah petani bisa dihargai lebih tinggi dari HPP pemerintah. Terlebih jika pihak swasta yang melakukan penawaran ke Petani.
“Kebijakan HPP yang baru pemerintah tersebut tentunya menjadi kabar baik bagi petani padi di tanah air,” ujarnya, Minggu (5/1/2025).
Jika berkaca kepada nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan secara nasional, besaran NTP nasional itu berada di level 108.9 pada bulan Desember 2024. Di mana harga gabah kering panen petani berada dikisaran R 6.357 per Kg mengacu kepada rilis data BPS yang artinya HPP setelah dinaikkan berpeluang mendorong kenaikan NTP petani tanaman pangan nantinya.
Dipastikan kebijakan menaikkan HPP ini akan menjaga daya beli petani di tanah air. Kenaikan HPP GKP di level petani dari Rp6.000 menjadi Rp6.500, berpeluang menggiring kenaikan harga gabah dalam rentang Rp6.500 hingga Rp6.800 per Kg.
Hanya saja, rata-rata NTP petani di setiap daerah ini berbeda. Jika rata-rata nasional menunjukan NTP berada di atas 100. Namun di wilayah lain, harga GKP ada yang di bawah Rp6.000, yang menunda pemulihan daya beli petani padi di tahun kemarin.
Berdasarkan data BPS, harga GKP di Sumut Rp5.909 per Kg di level penggilingan. Sementara untuk jenis GKG (gabah kering giling) di level kilang Rp7.150 per Kg.
Sementara NTP tanaman pangannya berada di level 98.76 di bulan kemarin. Dan jika mengacu kepada HPP, maka NTP tanaman pangan di Sumut akan tembus angka 100.
“Petani akan menikmati keuntungan dan daya beli alami pemulihan. Namun semua itu masih di atas kertas, jika pemerintah tidak melakukan tahapan kebijakan selanjutnya untuk melindungi petani,” terangnya.
Pertama, jika pemerintah tidak mengendalikan harga beras Bulog (SPHP). Maka konsumen akan cenderung memilih beras SPHP yang lebih murah.
“Saat ini saya menemukan bahwa harga beras relatif tidak bergerak meskipun ada kilang yang berani membeli GKG dalam rentang harga Rp7.500 hingga Rp8.000 per Kg. Kedua, harus ada pengendalian impor agar beras Petani yang benar-benar diserap pasar,” terangnya.
Jadi kebijakan menaikkan GKP itu perlu ditambah dengan kebijakan lain agar kenaikan harga gabah tersebut benar-benar mendorong daya beli petani. Dan sejauh ini pemerintah berencana untuk menghentikan impor beras.
“Jika itu direalisasikan, maka petani akan menikmati kenaikan harga GKP. Namun apakah pemerintah memang siap menghentikan impor?. Kita tunggu dulu, karena produksi beras ini sangat tergantung kondisi cuaca dan sejumlah faktor lainnya,” pungkasnya. (ram)