Fokusmedan.com : Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun PDIP mengingatkan seluruh partai politik yang masih bergabung di Kabinet Indonesia Maju untuk menjunjung tinggi etika pemerintahan.
Wacana reshuffle berembus kencang usai Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Serta pernyataan Politikus NasDem Zulfan Lindan soal Anies antitesa Presiden Jokowi yang berimbas penonaktifan Zulfan dari kepengurusan.
“Reshuffle kan kewenangan dari Presiden Jokowi, tetapi kita bisa melihat persoalan etika pemerintahan tadi,” kata Hasto di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (23/10).
Hasto lalu menjawab tudingan Waketum NasDem Ahmad Ali bahwa PDIP menginginkan partai yang dipimpin Surya Paloh itu keluar dari kabinet. Dia menyampaikan, seluruh parpol dalam kabinet harus satu napas dalam menjalankan arahan Jokowi.
“Mari kita bayangkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting, menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi, lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah,” tuturnya.
“Karena sudah mengumumkan suatu capres yang secara sadar dinyatakan itu sebagai antitesis dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, sehingga ini yang menimbulkan persoalan etika di dalam pemerintahan negara,” beber dia.
Hasto menyampaikan, Jokowi berada dalam posisi berbahaya apabila ada pihak-pihak yang tidak solid dalam rapat-rapat kabinet terbatas. Sebab, dalam rapat itu dibahas hal-hal yang sifatnya rahasia.
“Ini yang terus kami kritisi meskipun dalam demokrasi dibuka ruang untuk mengkritik tetapi terkait dengan strategi pemerintahan ini, kan diperlukan jajaran suatu kabinet yang solid, yang terlepas dari berbagai tarik menarik kepentingan Pilpres, yang orientasinya hanya tunggal, yaitu membawa keberhasilan bagi Kabinet Indonesia Maju untuk rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk partai. Karena menteri yang sudah bergabung dengan presiden ini sepenuhnya menjadi pembantu presiden,” jelas Hasto.
Sementara, Sekjen NasDem Johnny G Plate angkat suara terkait wacana reshuffle yang berembus kencang. Serta, pernyataan Politikus NasDem Zulfan Lindan soal Anies antitesa Jokowi.
Johnny mengatakan, penonaktifan Zulfan Lindan dari kepengurusan partai karena adanya isu reshuffle yang berkembang di publik.
“Tidak ada urusan isu reshuffle (dampak dari penonaktifan Zulfan),” katanya saat diwawancarai di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Senin (17/10) malam.
Dia menegaskan, keputusan reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Jokowi. Namun, dia menyinggung perihal menteri Jokowi yang punya potensial maju sebagai capres di Pemilu 2024.
“Kalau presiden setiap saat dapat reshuffle kabinet. Itu kewenangan presiden. Sekarang kalau kita baca situasi kan ada menteri yang juga berpotensi capres,” ucapnya.(yaya)