Fokusmedan.com : Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) menargetkan sebanyak 24 provinsi nihil paparan kasus PMK pada November 2022.
Wakakordalops Satgas PMK Brigjen Pol Ary Laksmana Widjadja mengharapkan, 24 provinsi tersebut masuk zona zero reported case, mengingat pada waktu yang sama ada penyelenggaraan G20 di Bali.
Kemudian, pada Desember, diharapkan hewan rentan PMK di Indonesia telah memasuki herd immunity.
“Pemerintah pusat juga berharap Desember sudah memasuki herd immunity dari hewan rentan PMK dengan capaian vaksinasi 80 persen dari HRP. Ini tugas berat di pundak Satgas PMK daerah, kami Satgas PMK Pusat siap memberikan dukungan dan arahan,” ujar Ary dalam keterangannya dikutip Jumat (14/10/2022).
Diharapkan penanganan PMK di daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan terutama mengenai pelaporan data dari daerah ke pusat. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar laporan terkait data PMK per daerah berdasarkan sistem laporan satu pintu.
“Sehingga perlu ada evaluasi bimbingan teknis terhadap PIC daerah dalam melaporkan data kasus PMK ke pusat. Sebab, selama ini laporan yang ada berasal dari banyak unit sehingga hasilnya menjadi bias, maka diperlukan laporan dari satu pintu,” kata Ary.
Adapun kasus PMK di Kalimantan Tengah saat ini dilaporkan tidak ada penambahan kasus baru (zero reported case) sejak 10 Agustus 2022. Asisten II Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S Ampung mengatakan pencapaian tersebut didukung dengan implementasi yang dilakukan oleh Pemprov Kalteng dalam penanggulangan PMK, salah satunya pelaksanaan vaksinasi terhadap hewan rawan PMK (HRP).
Angka vaksinasi di Kalteng telah mencapai 40,75 persen dari target yang ditetapkan. Sementara, jumlah dosis yang telah terlaksana terhitung 22.410 di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalteng, yang mana Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi wilayah tertinggi pencapaian vaksin sebesar 76,09 persen, atau 10.500 dosis.
“Berdasarkan data-data itu, kami terus berupaya dan optimistis Kalimantan Tengah menuju zona putih karenanya akan dilakukan percepatan vaksinasi dan surveilans serta melanjutkan penguatan pengendalian lalu lintas hewan ternak,” ujar Leonard. (Ant)