Fokusmedan.com : Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).
Dalam forum tersebut, Pemko Medan menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,7 hingga 6,1 persen. Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen dari posisi saat ini 7,25 persen.
Wali Kota juga menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat ke angka 86,2–86,6 serta inflasi ditekan pada kisaran 1,1–2,5 persen.
Rico Waas menegaskan Musrenbang tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan harus menghasilkan perencanaan yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Musrenbang ini harus mengikat dan memastikan arah pembangunan serta target yang ingin dicapai,” ujarnya.
Dalam arah kebijakan pembangunan, Pemko Medan menetapkan empat fokus utama. Pertama, penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan revitalisasi pasar tradisional. Kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Medan bagian utara.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor kesehatan dan pendidikan. Keempat, reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital yang lebih transparan dan profesional.
Selain itu, Pemko Medan juga menekankan kemudahan investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Wali Kota memastikan tidak ada lagi hambatan administratif bagi investor.
“Saya menjamin kemudahan investasi di Kota Medan, tidak boleh ada proses yang berbelit,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Pemko Medan berencana melakukan revitalisasi puskesmas serta memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) guna meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Medan, Ferri Ichsan, mengatakan pelaksanaan Musrenbang tahun ini diawali dengan diskusi tematik untuk mempertajam perencanaan.
Diskusi tersebut mencakup berbagai bidang strategis, seperti pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.
“Isu yang dibahas meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, investasi, UMKM, banjir, pengelolaan sampah, transportasi hingga pariwisata,” katanya. (ram)