Fokusmedan.com : Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak pada petani melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi pangan nasional. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog.
Memasuki awal tahun 2026, realisasi serapan CBP yang bersumber dari produksi dalam negeri menunjukkan lonjakan signifikan. Serapan setara beras tercatat mencapai sekitar 112 ribu ton, melonjak lebih dari 700 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sekitar 14 ribu ton.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, peningkatan serapan tersebut menjadi sinyal kuat keberhasilan kebijakan penyerapan gabah dan beras domestik.
“Serapan bulan ini meningkat pesat. Tahun lalu satu bulan hanya 14 ribu ton, tahun ini mencapai 112 ribu ton. Laporan harian kami terima dan ini naik sekitar 700 persen di Januari,” ujar Amran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Amran berharap tren positif tersebut dapat terus terjaga secara konsisten ke depan. Dengan dukungan produksi yang kuat dan laju serapan yang stabil, Indonesia bahkan berpeluang membantu negara sahabat yang membutuhkan pasokan beras.
“Kalau ini bertahan dan konstan, insya Allah, apabila ada negara sahabat yang membutuhkan beras, kita berpeluang untuk melakukan suplai,” katanya.
Berdasarkan catatan Bapanas, realisasi serapan setara beras sebesar 112 ribu ton tersebut menjadi capaian tertinggi pada awal tahun dalam lima tahun terakhir. Sebagai pembanding, realisasi serapan pada Januari dan Februari 2025 masing-masing tercatat sebesar 14,9 ribu ton dan 171,1 ribu ton.
Peningkatan serapan CBP ini sejalan dengan proyeksi produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 10,16 juta ton, meningkat 1,39 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Untuk mendukung akselerasi produksi dan penyerapan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 14 Tahun 2026, dan Nomor 47 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 9 Januari 2026.
SKB tersebut mengatur penugasan kepada BUMN pangan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026, dengan penekanan pada prioritas pembelian hasil produksi dalam negeri. Salah satu mandat utamanya adalah penugasan pengadaan CBP sebesar 4 juta ton setara beras.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen Bulog untuk memaksimalkan penyerapan hasil produksi petani nasional sebagai wujud kehadiran negara.
“Sesuai mandat Rakortas, target pengadaan ditetapkan sebesar 4 juta ton setara beras yang berasal dari gabah kering panen dengan ketentuan any quality yang telah memasuki usia panen. Hingga 2 Februari 2026, realisasi pengadaan dalam negeri telah mencapai 112.032 ton setara beras,” jelas Rizal.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Bulog mengoptimalkan tim jemput pangan untuk komoditas gabah kering panen dan jagung pipil kering, serta bersinergi dengan TNI, Polri, dan petugas penyuluh pertanian di lapangan.
Sementara itu, kondisi harga gabah di tingkat petani secara nasional terpantau stabil dan menguntungkan. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per 2 Februari 2026, rata-rata harga gabah kering panen di tingkat petani tercatat sebesar Rp6.790 per kilogram, berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. (ram)