Konversi Mobil Listrik, Luhut Harap Mobil BBM Tak Lagi Diproduksi di 2035

Fokusmedan.com : Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan bocoran soal peralihan mobil dinas menggunakan mobil listrik. Bahkan, produksi mobil berbasis BBM secara umum akan di setop pada 2035 mendatang.

Dia mengakui, pasca diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), jajaran pemerintah mulai menggunakan kendaraan listrik secara bertahap. Di samping itu, pihaknya juga terus menyusun perencanannya.

“Kita Berharap sekarang lagi disusun semua perencanaannya, kita berharap mungkin kira-kira 2035 sudah tidak ada lagi mobil combustion yang diproduksi di dalam negeri, kita semua akan pakai EV,” kata dia kepada wartawan di Gedung Sarinah, Selasa (27/9).

Menurutnya, pengalihan kendaraan listrik ini sudah dilakukan. Meski, dirinya masih menggunakan mobil pribadi berbasis BBM, tapi ke depan dia segera akan menggantinya ke mobil listrik. “Sekarang sudah mulai, jadi mobil dinas kita sudah bertahap sekarang, saya sudah mulai pakai mobil listrik ada, Saya masih pakai Jeep saya yang pribadi tapi sebentar lagi saya harus pakai EV juga,” ujarnya.

Meski demikian, masih ada kendala yang dihadapinya dalam upaya transisi penggunaan mobil listrik. Salah satunya kelangkaan chip sebagai salah satu komponen mobil listrik imbas dari meningkatnya permintaan terhadap mobil listrik beberapa waktu belakangan. Sementara, Indonesia termasuk yang terkena dampaknya disaat berupaya beralih ke mobil listrik.

“Saya kira bertahap, kalau sekarang ada masalah, masalahnya itu ternyata chip untuk bikin mobil itu juga susah karena itu tadi ada pertikaian di kawasan ini. Sehingga chip yang dibutuhkan untuk membangun mobil Hyundai itu kekurangan sehingga antri Hyundai pun sudah sampai satu setengah tahun karena permintaan mobil listrik ternyata tinggi sekali,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Instruksi itu dikeluarkan dan mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan, standar pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) sebagai kendaraan dinas akan disesuaikan dengan standar barang sesuai kebutuhan (SBSK) yang berlaku.

“Pada akhirnya semua akan dilakukan bertahap, tergantung dari usia kendaraan juga dan kita perhatikan SBSK, standar barang sesuai kebutuhan,” ujarnya kepada awak media secara virtual, dikutip dari Belasting.id, Jumat (16/9).(yaya)