Fokusmedan.com : Indeks inklusi keuangan di Indonesia tahun 2021 mencapai 83,6 persen, meningkat dari angka indeks 2020 sebesar 81,4 persen. Perbaikan tersebut didukung pencapaian peningkatan akses keuangan, akselarasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan.
Namun sayangnya, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan. Berdasarkan data dari OJK, tahun 2019 literasi keuangan baru mencapai 38,03. Sedangkan sementara literasi keuangan syariah tahun 2201 baru mencapai 20,1 persen.
Maka, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menilai perlu ditingkatkan lagi literasi keuangan dengan cara edukasi dan sosialisasi yang cukup gencar. Selain kepada masyarakat umum, edukasi dan sosialisasi juga dilakukan kepada kalangan santri dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di sekitar pondok pesantren (ponpes) sebagai kelompok prioritas.
“Tujuan akhir inklusi keuangan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Iskandar dalam Focus Group Discussion (FGD) Edukasi/Sosialisasi Mendukung Percepatan Inklusi Keuangan di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Al-Mashduqiah di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (21/5).
Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu ponpes dengan lebih dari 4,2 juta santri. Sebagian ponpes tersebut mempunyai potensi besar di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta UMK yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMK halal.
“Dari sisi ponpes, inklusi keuangan sangat strategis dalam pemberdayaan pesantren, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan kyai, pengurus, santri, dan masyarakat di sekitar ponpes,” kata Iskandar.
Cara Peni gkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Iskandar menjelaskan untuk mencapai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan santri maka pihak pondok pesantren harus bisa menjalin kerja sama dengan para mitra keuangan inklusif, seperti Bank BSI, Bank BJB, Pegadaian Syariah.
Termasuk juga dengan para BUMN seperti Bulog, Pupuk Indonesia, Jamkrindo, Askrindo, LPDB-KUMKM, Perkumpulan Tenaga Kerja Purna & Keluarga (Pertakina), CJM Farm, dan PT Sarjana Membangun Desa.
Poin penting dalam rencana kolaborasi dari para mitra untuk mengembangkan kemandirian ekonomi ponpes. “Kerja sama antara stakeholder keuangan konvensional atau syariah di pusat dan daerah harus terus ditingkatkan agar kegiatan atau program yang ditetapkan,” kata dia.
“Khususnya inklusi keuangan bagi ponpes, dapat diakselerasi dan diperluas secara terstruktur dan berkesinambungan,” katanya.(yaya)