16/04/2024 5:24
FOKUS MEDAN

Masyarakat Belawan Minta Pemprov Sumut Atasi Banjir Rob

Aksi demonstrasi menuntut Pemprov Sumut atasi banjir rob di Belawan. Ist

Fokusmedan.com : Puluhan masyarakat Belawan beramai-ramai mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Diponegoro Medan, Senin (18/10/2021) siang. Mereka melakukan aksi demonstrasi menuntut Pemprov Sumut segera menyelesaikan banjir rob yang telah terjadi semalam belasan tahun dan melanda permukiman mereka setiap minggu.

Ketua Forum Anak Belawan Bersatu (FABB) R. Khairil Caniago yang memimpin jalannya aksi menyebut banjir rob itu karena Belawan dikepung oleh bumper zone yang bahkan telah rusak. Dia mengatakan zona penyanggah di Paluh Kurau dan Sungai Dua Sicanang yang menjadi kawasan hutan manggrove telah dieksploitasi menjadi depo-depo container, perusahaan, pertambakan dan kebun sawit.

“Begitu juga di areal pantainya, sudah direklamasi. Drainase di kampung kami babak belur, setiap hujan kampung kami banjir, air laut pasang kampung kami banjir,” ungkapnya kepada wartawan.

Khairil menegaskan kondisi memprihatinkan yang di alami masyarakat Belawan menjadi sangat kontras terhadap sumbangsi Belawan kepada pemerintah melalui pelabuhan internasional, perekonomian dan devisa. Namun sejumlah sumbangsi itu, lanjut ditegaskannya, malah membuat Belawan yang berada dalam wilayah Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus menyandang sebagai kecamatan paling kumuh.

“Kalau dari Pemerintah Kota Medan sudah ada membuat semacam diesel enggineering design (DED), tetapi sampai kapan itu?. Kalau itu dibangun tahun 2022, maka setiap minggunya masyarakat kami kena itu (banjir rob),” tegasnya.

Mereka juga mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera turun ke Belawan menyelesaikan sejumlah masalah yang menjadi faktor utama terjadinya banjir rob. Antaranya: restorasi kawan manggrove, stop reklamasi dan membangun drainase.

“Tiga hal itu saja bisa dipenuhi kami sudah senang. Karena banjir rob ini bencana berkelanjutan bagi kami,” ujar Khairil.

Khairil menambahkan bahwa pihaknya juga telah memiliki bukti otentik terkait alih fungsi hutan manggrove di Belawan. “Kita harap Wali Kota, Pemrov Sumut, DPRD, bersama-sama bergerak dengan rakyat untuk segera menuntaskan itu semua,” pungkasnya.(Rio)