Ancaman PHK Massal di Depan Mata, Buruh Minta Gubsu Tidak Perpanjang PPKM Darurat

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo. Ist

Fokusmedan.com : Elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumut) meminta kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) untuk tidak memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Medan. Sebab, hal tersebut akan memperburuk perekonomian kaum buruh.

Sebagaimana diketahui PPKM Darurat di Medan rencananya telah ditetapkan hingga 20 Juli 2021 yang akan datang. Menurut info Wali Kota Medan Boby Nasution berencana memperpanjang masa PPKM Darurat hingga 2 Agustus mendatang.

Menurut Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, rencana Wali Kota Medan untuk memperpanjang PPKM Darurat berdampak sangat buruk bagi kehidupan sosial masyarakat umum khususnya kaum buruh yang sudah mengalami imbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahakan sejak pandemi Covid-19 mewabah.

“Sejak pandemi, buruh sudah banyak di PHK, apa lagi kalau ada pembatasan begini, pengusaha juga akan menutup usahanya, maka yang jadi korban adalah buruh. Mereka pasti di rumahkan bahkan di PHK tanpa hak yang harusnya diterima sesuai UU Ketenagakerjaan,” ungkap Willy melalui siaran tertulis, Senin (19/7/2021).

Menurut Willy, pihaknya bukan berarti tidak mendukung niat pemerintah mencegah wabah Covid-19 menyebar luas di masyarakat. Akan tetapi pemerintah diminta juga memikirkan dampak bagi masyarakat akibat adanya penyekatan di pusat Kota Medan yang menjadi pusat arus bisnis dan transportasi masyarakat Sumatera Utara dalam mengais rezekinya.

“Kita dukung segala program pencegahan penyebaran Covid-19, tapi berikan juga solusi bagi masyarakat yang terdampak akibat penyekatan ini. Contoh perusahaan yang tutup buruhnya harus ditangung jawabi upahnya selama tidak bekerja,” tegas Willy.

Lebih lanjut Willy mengatakan, hingga saat ini data PHK akibat alasan Covid-19 yang dilakukan perusahaan dari data  Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sejak Maret 2020 hingga saat ini sudah dianggka duapuluh ribuan, belum lagi buruh yang di rumahkan tanpa dibayar upahnya. Pasca PPKM Medan para pekerja disektor perhotelan, retail, restoran dan perkantoran terancam di PHK massal.

“Yang kami advokasi PHK pasca pandemi Covid-19, sudah di angka 2.000an, PPKM ini sudah banyak perushaan di Medan melakukan Perumahaan buruh, jika di perpanjang pasti PHK akan terjadi, karena apa? Karena hasil produksi perusahaan akan terhenti dan tidak bisa di distribusikan ke konsumen akibat penyekatan PPKM,” ujar Willy.

Untuk itu, lanjut Willy, meminta Pemko Medan dan Gubernur Sumut untuk berfikir ulang memperpanjang PPKM Darurat di Medan yang justru dianggap mematikan ekonomi masyarakat.

“Cukup petugas PPKM memperketat dan terus menghimbau agar warga masyarakat Sumut patuh pada protokol kesahatan setiap melakukan aktivitasnya, dengan cara memberi sanksi kepada pelanggar Prokes, tidak menutup atau menyekat jalan rezeki dmasyarakat yang makin hari ekonominya sudah semakin anjlok saat ini karena Covid-19,” tutupnya.(ng)