14/07/2024 13:51
EKONOMI & BISNIS

Kanwil DJP Sumut I Tingkatkan Target Penerimaan Sebesar Rp19,48 Triliun

Fokusmedan.com : Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) tingkatkan target penerimaan 2021 sebesar Rp 19,48 triliun. Target penerimaan itu meningkat dibanding kinerja realisasi penerimaan tahun 2020 sebesar Rp16,52 triliun.

Target penerimaan itu dibeberkan dalam rapat kerja 9-10 Februari 2021 yang digelar di Gedung Kanwil DJP Sumit I Medan.

Pada rapat bertajuk “Sinergi Meraih Prestadi yang berlangsung dua hari itu tampil sebagai narasumber yakni Pelaksana harian Kakanwil Max Darmawan, Kepala Kanwil DJP Sumut Eddi Wahyudi dan Liasion Officer Kanwil DJP Sumut I Hamonangan Sianipar.

Pelaksana harian Kakanwil Max Darmawan melalui Kabid P2Humas Kanwil DJP Sumut I Bismar Fahlerie, Kamis (18/2/2021) mengatakan, target penerimaan itu didistribusikan kepada seluruh KPP yang berada di bawah naungan Kanwil DJP Sumut I.

Adapun rinciannya KPP Madya Medan Rp12,63 triliun, KPP Pratama Medan Barat Rp429 miliar, KPP Pratama Medan Belawan Rp472 miliar, KPP Pratama Medan Timur Rp1,02 triliun. Kemudian, KPP Pratama Binjai Rp 482 miliar, KPP Pratama Medan Polonia Rp 1,03 triliun, KPP Pratama Medan Kota Rp1,04 triliun.

Selanjutnya, KPP Pratama Medan Petisah Rp 1,02 triliun, dan KPP Pratama Lubuk Pakam Rp 1,33 triliun.

Pada rapat rapat komisi, yang menjadi integral dari raker itu dibahas diantaranya evaluasi, isu utama, kendala internal dan eksternal dan rencana kerja tahun 2021.

Pada komisi ekstensifikasi dan penyuluhan, rencana kerja tahun 2021 diantaranya adalah penguatan penguasan wilayah oleh tiap KPP dengan memanfaatkan aplikasi yang ada, memperbanyak saluran komunikasi dan optimalisasi media sosial dalam menyampaikan informasi perpajakan ke masyarakat.

Komisi Pengawasan memiliki rencana kerja diantaranya adalah optimalisasi pengawasan pembayaran masa dan pengujian kepatuhan material. Kemudian rencama kerja komisi pemeriksaan dan penagihan diantaranya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas usulan pemeriksaan khusus.(ng)