Pemerintah Diminta Berperan Tingkatkan Taraf Hidup Nelayan di Sumut

Ketua DPD HNSI Sumut bertemu dengan Sekda Pemprov Sumut. Foto Humas Sumut

fokusmedan.com : Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut Zulfahri Siagian menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi para nelayan saat kunjungan silahturahmi di Gedung Lama Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (15/1/2021) kemarin.

Persoalan tersebut antara lain masalah limbah yang mencemari laut dan menyebabkan tangkapan nelayan jauh berkurang. Juga sulitnya memasarkan ikan hasil tangkapan nelayan menembus pasar-pasar swalayan.

Zulfahri juga berharap agar dijembatani dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bisa bersinergi dengan kegiatan nelayan.

“Kita harapkan ke depan beberapa dinas terkait bisa turut serta berperan meningkatkan taraf hidup nelayan, semisal Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata hingga Dinas Kominfo Sumut,” harapnya.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sabrina mengajak HNSI Sumut bersama-sama meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Antara lain dengan menjadi penghubung antara pemerintah dan nelayan.

“Pada pertemuan ini harus kita bahas hal-hal yang bisa menyejahterakan nelayan kita. Misalkan meningkatkan produk yang dihasilkan nelayan selain ikan segar,” ujar Sabrina.

Sabrina menyarankan agar HNSI Sumut lebih aktif melakukan pelatihan kepada para nelayan agar ikan yang dijual sesuai dengan standar yang diberlakukan swalayan, sehingga ikan nelayan bisa dijual di swalayan dengan harga yang lebih baik.

“Setiap swalayan punya standar, nah agar barang kita bisa masuk ke sana , sama-sama lah kita buat produk kita sesuai standar, kenapa dia bisa kita tidak bisa,” tambahnya.

Terkait masalah limbah, Sabrina mengatakan, hal itu merupakan masalah di seluruh perairan Indonesia. Persoalannya masih banyak masyarakat yang menganggap sungai sebagai drainase pembuangan sampah, tanpa menyadari limbah yang mereka buang ke sungai akan berakhir dan mencemari laut.

“Seharusnya air sungai bisa kita gunakan airnya untuk kita mandi atau pun minum, namun karena sudah tercemar tidak bisa kita gunakan lagi. Belum ada kesadaran, kan tidak mungkin kita awasi setiap waktu,” terangnya.

Pada pertemuan tersebut turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Agus Tripriyono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Safruddin dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mulyadi Simatupang.

(Rio)