fokusmedan.com : Sejumlah Jurnalis di Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Sumatra Tropical Forest Journalist (STFJ) menggagas diskusi bertajuk Telusur Jejak Harimau Sumatra di Langkat.
Dalam diskusi digelar di Sekretariat STFJ, Jalan Melinjo Raya, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Jumat (15/1/2021) petang kemarin, STFJ mencoba menggali lebih jauh lagi, mengapa konflik semakin masif.
Dalam diskusi tersebut, STFJ mengundang lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan konflik di Kabupaten Langkat.
Lembaga seperti Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah I Stabat ikut hadir memberikan testimoni dan berbagai gambaran solusi.
Begitu juga dengan beberapa perwakilan pegiat konservasi antara lain, Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP), Sumatra Tiger Project, Leuser Conservation Partnership (LCP) dan sejumlah jurnalis yang aktif dalam isu-isu konservasi lingkungan.
Direktur STFJ Rahmad Suryadi menjelaskan, diskusi ini diselenggarakan berawal dari kegelisahan para jurnalis yang melihat meningkatnya konflik harimau yang terjadi. Bukan hanya di Kabupaten Langkat, seperti kasus teranyar terjadi di Dusun Sigalapang, Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba. Harimau memangsa ternak warga pada 13 Januari 2021 lalu.
“Kondisi ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama lintas pihak. Sehingga perlu rumusan solusi yang bijak dalam penanganannya. Paling tidak bisa meminimalisir dampak konflik yang terjadi di sejumlah daerah. Kita sebagai jurnalis juga punya tanggung jawab itu untuk bisa sama-sama berkontribusi dalam upaya konservasi lingkungan,” ujar Rahmad usai diskusi.
Rahmad berpendapat, sinergisitas antara lembaga begitu penting dalam upaya konservasi. Masing-masing pihak harus membangun koordinasi yang baik sehingga upaya konservasi atau pun penanganan konflik bisa terlaksana dengan maksimal.
“Begitu juga dengan jurnalis yang punya tanggung jawab edukasi kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat juga memahami soal pentingnya menjaga alam. Manusia harus menghargai alam, supaya alam tetap baik kepada manusia,” ungkap Rahmad.
BBKSDA menyimpulkan jika Harimau Sumatra masuk ke wilayah kelola masyarakat karena ada mangsa yang lebih mudah untuk ditangkap. Yakni ternak warga yang tidak dikandangkan.
Ada ratusan ternak yang memang dilepaskan begitu saja oleh masyarakat di kebun yang dikelolanya. Sementara itu, kebun yang dikelola tersebut sebenarnya sudah masuk dalam kawasan hutan dan wilayah jelajah harimau yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGL.
Dan bukan waktu yang sebentar masyarakat sudah mengelola kawasan yang merupakan buffer zone dari kawasan TNGL.
Kepala BBKSDA Sumatra Utara Hotmauli Sianturi menjelaskan jika harus ada upaya perubahan pola peternakan masyarakat. Tentunya, mengubah pola peternakan masyarakat juga bukan pekerjaan mudah. Harus ada kerja sama lintas pihak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Hotmauli pun berharap Dinas Peternakan di daerah setempat juga memberikan perhatian kepada para peternak.
“Mengubah pola peternakan ini sangat penting dilakukan. Sehingga masyarakat tidak lagi merasa dirugikan dengan kehilangan ternaknya karena dimangsa oleh harimau,” ungkapnya.
Hotmauli mengapresiasi langkah STFJ yang menggagas diskusi lintas lembaga di tengah maraknya konflik satwa.
Saat ini BBKSDA bersama stakeholder lainnya juga sudah memasang kandang jebak untuk harimau. Jika masuk ke kandang jebak, maka nantinya akan dilakukan translokasi terhadap harimau tersebut.
(Rio)