21/02/2024 18:46
NASIONAL

Luhut Minta BPJS Percepat Pembayaran Klaim Perawatan Pasien Covid-19

fokusmedan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar BPJS kesehatan mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19.

“Saya minta BPJS segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan verifikasi data rumah sakit yang klaimnya terkendala agar tidak memengaruhi cash flow rumah sakit yang merawat pasien Covid-19,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (30/9/2020).

Luhut meminta para gubernur yang hadir dalam rapat koordinasi untuk berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Adapun gubernur yang terlibat dalam rakor tersebut antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Bali Wayan Koster.

“Tolong para gubernur segera perintahkan dinas kesehatan, perwakilan BPJS Kesehatan di daerah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang belum mengajukan klaim dan verifikasi klaim RS yang belum selesai agar penanganan pasien Covid tidak tersendat,” ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut juga meminta kepada semua gubernur agar terus memantau ketersediaan obat sesuai standar protokol perawatan pasien Covid-19, yang telah dibuat oleh Kemenkes bersama dengan 5 perhimpunan dokter spesialis.

Ia meminta jangan sampai ada korban jiwa akibat tidak adanya obat begitupun dengan ketersediaan alat medis dan ruang isolasi.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris meminta dinas kesehatan di daerah yang rumah sakitnya belum mengajukan klaim penanganan pasien Covid-19 untuk segera mengajukan klaimnya.

“Hingga kini kami sudah membayar klaim sebesar Rp 4,4 triliun ke rumah sakit di 11 provinsi prioritas, dan ada Rp 2,8 triliun nilai klaim yang sedang dalam proses verifikasi,” ujarnya.

Sementara untuk mempermudah rumah sakit mengajukan klaim perawatan pasien Covid-19, Fahmi menyebut pihaknya bersama dengan Kemenkes dan BPKP, telah melonggarkan aturan untuk verifikasi klaim.

Berdasarkan Kepmenkes Nomor HK 446/2020, kriteria saringan untuk sengketa verifikasi klaim berkurang dari sepuluh menjadi hanya empat saja.(ng)