Bukan Lagi Resesi, PSBB Kian Dekatkan Indonesia pada Kemungkinan Depresi

 

fokusmedan : Pemerintah DKI Jakarta yang akan memberlakukan kebijakan PSBB secara ketat akan berdampak pada aktifitas ekonomi yang kian memburuk. Bukan hanya di DKI saja, tetapi juga akan berpengaruh ke wilayah lainnya.

Pengamat ekonomi Sumut Gunawan Benjamin mengatakan, kebijakan Anies Baswedan tersebut pada dasarnya dapat dimaklumi. Penambahan jumlah kasus corona yang kian tidak bisa dikendalikan terpaksa harus diambil dengan cara PSBB dan membuat tekanan ekonomi kembali mengalami peningkatan.

Setidaknya, lanjutnya, ada beberapa poin besar dampak dari kebijakan tersebut terhadap ekonomi nasional nantinya. Pertama, kebijakan tersebut akan membuat ekonomi nasional melangkah lebih dekat dengan potensi depresi.

“60% uang beredar itu ada di Jakarta. Jadi jika ekonomi nasional yang dimotori oleh wilayah Ibukota, maka potensi depresi itu kian terlihat,” katanya, Kamis (10/9/2020).

Ia melanjutkan, jika resesi, sebelum kebijakan PSBB yang kembali diperketat nantinya, sudah bisa dipastikan kita akan masuk resesi nantinya. Jadi kebijakan PSBB yang kembali diperketat tersebut akan membuat gambaran perkembangan ekonomi nasional kiam suram.

Kedua, lalu lintas barang sangat berpotensi mengalami gangguan. Belajar dari kebijakan PSBB sebelumnya, dimana sekalipun banyak truk muatan pangan diizinkan lewat setiap wilayah.

Namun fakta dilapangan justru berbicara lain. Banyak pengusaha atau pedagang yang justru mengurangi pengiriman barang antar wilayah karena ada pos pengecekan yang banyak.

Ada risiko di mana barang yang diantar membutuhkan waktu lebih lama sehingga memberikan potensi penyusutan, cacat, busuk hingga kemungkinan tidak lolosnya pengendara setiap terjadi pengecekan. Kebijakan ini sangat mempengaruhi fluktuasi harga pangan bukan hanya di wilayah DKI, dan akan meluas ke wilayah lainnya.

Ketiga, aktifitas bisnis melambat. Selain PSBB DKI akan menghambat jalur distribusi barang. Kebijakan tersebut juga akan memberikan pukulan pada penurunan aktifitas ekonomi di wilayah lain.

“Bukan hanya dari sisi transaksi antar wilayah yang mengalami gangguan dikarenakan banyak pusat perkantoran yang ada di Jakarta, ini juga menjadi hambatan bisnis kantor yang cabangnya diwilayah lain,” ujarnya.

Menurutnya, pemberlakukan PSBB dari sudut pandang ekonomi akan menjadi sumber masalah baru. Meksipun bagi dunia kesehatan merupakan sebuah langkah maju. Kebijakan PSBB ini akan membuat kita membutuhkan waktu recovery bagi ekonomi dalam jangka panjang.

“Kita kian jauh dari upaya pemulihan ekonomi, dan kian mendekatkan kita dari resesi yang berkepanjangan atau depresi,” pungkasnya.(ng)