Optimalkan Penanganan Bank, OJK dan LPS Perbarui Kerjasama

Otoritas Jasa Keuangan. Ist

fokusmedan : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  sepakat untuk memperbarui kerjasama dan  koordinasi untuk memperlancar serta  mengoptimalkan penanganan permasalahan perbankan guna menjaga stabilitas sistem  keuangan keuangan khususnya di masa  pandemi Covid-19.

Nota Kesepahaman baru antara OJK dan LPS ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah pada  pertengahan Agustus 2020 lalu di Jakarta.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik, Anto  Prabowo mengatakan, Nota Kesepahaman  ini merupakan tindak lanjut atas UU No 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020, Peraturan Pemerintah No 33/2020 dan Peraturan LPS No 3/2020.

Kesepahaman ini merupakan pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi  OJK dan LPS antara lain dalam pertukaran  data dan atau informasi, pemeriksaan bank,  pelaksanaan penjaminan simpanan, penanganan bank dengan status Bank  Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) maupun  Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK).

“Selain itu, juga aturan penanganan bank yang tidak dapat disehatkan dan penempatan dana LPS pada bank selama pemulihan  ekonomi akibat dari pandemi Covid-19,” katanya melalui siaran pers, Selasa (8/9/2020).

Anto melanjutkan, ruang lingkup
kesepahaman OJK dan LPS ini juga dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan  penjaminan simpanan dan pengawasan  terhadap bank, tindak lanjut hasil pengawasan dan analisis bank, penanganan  bank sistemik dan non sistemik, penanganan  bank yang dicabut izin usahanya.

Kemudian, penanganan bank yang membahayakan perekonomian dan pendirian bank perantara serta penanganan bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik.

“Dengan berlakunya Nota Kesepahaman yang baru ini, maka Nota Kesepahaman OJK dan LPS yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” pungkasnya.(ng)