Saat Etika Gibran & Bobby Maju Pilkada Didebat Sujiwo Tejo

Dalam kesempatan tersebut Sujiwo Tejo sempat menitipkan kritik soal Gibran dan Bobby yang maju di Pilkada. Berikut ulasan selengkapnya.

Sujiwo Tejo Titip Pesan kepada Mahfud

Seniman Sujiwo Tejo menitipkan pesan serta masukan untuk Presiden Jokowi melalui Mahfud MD yang berkaitan dengan Pilkada 2020.

Hal tersebut disampaikan Sujiwo saat Mahfud dan seniman Yogyakarta bertemu di rumah makan milik Butet Kertaradjasa yakni Resto Bu Ageng di Jalan Tirtodipuran, Kota Yogyakarta pada Sabtu (29/8) malam lalu.

Sarankan Gibran dan Bobby Mundur dari Pilkada

Sujiwo memberikan saran kepada Jokowi agar sang putra dan mantunya lebih baik mundur dari Pilkada 2020 yakni Gibran Rakabuming Raka maju yang diusung oleh PDIP sebagai calon wali kota Solo. Saran yang disampaikan oleh Sujiwo tersebut demi menjaga kekompakan masyarakat.

“Karena beliau (Jokowi) enggak datang saya nitip (ke Mahfud MD). Kalau masyarakat mau kompak lagi mbok anak sama mantu (Jokowi) itu mundur Pak dalam pencalonan pilkada,” ucapnya.

Minta Anak dan Mantu Jokowi Mundur dengan Alasan Etika

Tak hanya itu, Sujiwo juga menjabarkan maju dalam Pilkada memang merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi di atas peraturan tersebut Sujiwo mengatakan ada yang disebut dengan Etika.

“Karena dengan itu (mundur dari Pilkada) kita percaya lagi Pak. Tolong pesen. Kalau nggak bisa mundur secara hukum, enggak papa. Setiap warga punya hak. Tapi di atas hukum kalau enggak salah ada etika ya pak. Itu saja (pesan untuk Jokowi),” ucap Sujiwo.

Tanggapan PDIP

Menanggapi seniman Sujiwo Tejo, politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan sebagai usulan, sah-sah saja. Akan tetapi, keputusan mengusung Gibran Rakabuming dan juga Bobby Nasution sudah selesai.

“Ya bagaimana, sudah diputuskan. Tetapi sebagai usulan sah-sah saja. Dan karena ini usulan sifatnya lebih khusus kepada Jokowi, saya kira lebih pas Jokowi yang menjawab, kalau memang mau dijawab,” kata Andreas kepada wartawan, Senin (31/8).

PDIP Minta Etika Gibran-Bobby Tak Perlu Didebat

Andreas juga mengatakan jika berbicara soal etika seharusnya tak perlu kembali didebatkan. Lantaran Mahkamah Konstitusi telah membatalkan larangan tentang politik dinasti.

“DPR sudah pernah mengkodifikasi persoalan ini dalam UU Pilkada, bahwa mereka yang mempunyai hubungan keluarga satu tingkat baik secara vertikal maupun horizontal tidak diperbolehkan untuk menjadi calon pilkada, namun pasal tersebut dibatalkan oleh MK,” lanjut Andreas.

Pasal Politik Dinasti Dibatalkan MK

Pada 2015, Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut. MK memiliki alasan pasal itu melanggar hak konstitusi warga negara. Andreas menilai pasal yang tengah dibatalkan tersebut memuat pertimbangan etika seperti apa yang telah diungkapkan Sujiwo Tejo.

Namun, MK mempunyai argumentasi soal hak warga negara.

“Oleh karena itu, ketika sebuah diskursus etika sudah ditetapkan menjadi norma, seharusnya diskusi etika tersebut sudah selesai,” kata dia.(yaya)