Komisi I Khawatir Jika Pembangunan Pusat Data Nasional Dibiayai Asing

fokusmedan : Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mempertanyakan rencana pemerintah membangun Pusat Data Nasional di Indonesia dengan dana dari Prancis dan Korea. Dia khawatir, jika pihak asing campur tangan di infrastruktur vital pemerintah.

“Mengapa untuk bangun data center, yang merupakan infrastruktur vital pemerintah, harus dengan dana asing? Semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut. Wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ,” kata Sukamta, Kamis (30/7).

Menurutnya, potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka. Dia mengingatkan pemerintah tentang kedaulatan data dan jangan sampai kedaulatan data Indonesia tergadaikan. Menurutnya, perlu diperjelas skema kerjasama dalam pembangunan pusat data nasional itu.

“Apakah mereka ikut dalam spesifikasi teknis dan implementasinya? Jika ya, tentu ini sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Sukamta menambahkan, di Indonesia sudah banyak pemain data center yang diakui global. Bahkan ada cloud computing provider global yang ‘numpang’ di data center lokal. Menurutnya, pemerintah harus bisa mandiri. Bibit-bibit berkompeten harus didukung. Bukan justru membesarkan kepentingan asing.

“Di sini ada data center milik BUMN. Telkom membangun data center besar di Bekasi. Sepertinya aneh, kenapa kok pemerintah justru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing ya. Kita sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah,” ungkapnya.

“Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari. Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang menyiapkan pembangunan Pusat Data Nasional Tahap Dua. Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Sadjan, mengatakan, saat ini tengah dibuat studi kelayakan penentuan lokasi pusat data tersebut.

“Seperti yang kita ketahui bersama di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), domain infrastruktur SPBE terbagi menjadi tiga, yaitu Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Dari ketiga hal tersebut hanya Pusat Data Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,” kata Sadjan dilansir dari situs aptika.kominfo.co.id, Kamis (30/7).

“Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan mandat oleh Peraturan Presiden tersebut untuk menyelenggarakan Pusat Data Nasional,” lanjut Sadjan.

Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia, yaitu melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah. Dilanjutkan migrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, seperti komputasi awan (cloud computing).

Sadjan kemudian menjelaskan bahwa Pembangunan Pusat Data Nasional dibiayai dari dana pinjaman, yaitu dari Prancis untuk fase pertama dan Korea untuk fase kedua.

“Untuk fase yang kedua ini akan dilakukan oleh Korea, di mana secara teknis akan dilakukan oleh Moon Engineering selaku perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Korea untuk melakukan studi kelayakan terhadap lokasi Pusat Data Nasional,” ujarnya.

Ada lima lokasi yang akan diobservasi dan dilakukan assessment untuk fase kedua ini, untuk selanjutnya dipilih dua lokasi untuk dibangun Pusat Data Nasional, yaitu Kota Bitung, Kota Malang Kab/Kota Gorontalo, Provinsi Bali dan Kabupaten Penajam Paser Utara.(yaya)