Ibu Kota Pindah dan Nasib Suku Dayak yang Terabaikan
fokusmedan : Pemerintah Jokowi-Ma’ruf tengah bersiap melakukan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pemerintah pun diingatkan agar program itu tak mengganggu eksistensi budaya yang selama ini ada di wilayah ibu kota baru itu.
Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk di Kalimantan Timur ada 3,6 juta orang. Suku Dayak, merupakan penduduk yang terbesar di Kaltim.
Pada bulan Juni lalu, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, masterplan ibu kota baru akan segera selesai dalam waktu dekat.
Namun, upaya pemindahan ibu kota ke Kaltim tersebut dikritik oleh Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI), Prapto Yuwono. Dia khawatir bila hutan Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia akan semakin dibabat habis. Selain itu, ia juga manaruh simpati terhadap Suku Dayak yang merupakan suku asli pulau Kalimantan Timur.
Walaupun konsep ibu kota baru digadang tetap menjaga keindahan alam pulau Kalimantan, namun tetap saja, jumlah gedung-gedung tinggi dan perkantoran akan akan lebih mendominasi daripada lahan hijau. Dia memberi contoh pembangunan Ibu Kota Jakarta yang tidak pernah ada habisnya, semakin lama lahan hijau di Jakarta semakin sedikit, bahkan nyaris tidak ada. Ia khawatir pulau Kalimantan akan bernasib sama seperti Jakarta.
Prapto yakin betul, jika pembangunan ibu kota baru nantinya akan menghancurkan hati penduduk asli suku Dayak. Bagi mereka, hutan adalah bagian dari kehidupannya. Jika hutan rimba hancur, maka kehidupan mereka akan hancur pula.
“Kalau hutan habis, kehidupan mereka juga akan habis. Ibaratnya kalau sampai hutan hancur, mereka hancur. Hutan tidak akan lepas dari akar budaya dan tradisi mereka,” ujar Prapto saat dihubungi merdeka.com, Rabu pekan.
Suku Dayak tersebar di daerah pedalaman Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan hanya sedikit yang menempati wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) karena mayoritas penduduk Kalsel bersuku Banjar.
Prapto menjelaskan, Suku Dayak merupakan penjaga hutan rimba, bahkan mereka akan menghargai pohon seperti menghargai ketua adat. Sanksi adat pun siap diberikan bagi siapa saja yang merusak alam.
Menurut Prapto, kepercayaan suku Dayak juga erat kaitannya dengan hutan. Selain dari hal-hal gaib dan mistis yang ada di hutan, hutan juga erat kaitannya dengan arwah para leluhur yang mereka sangat hormati.
“Kepercayaan mereka erat kaitannya dengan hutan, dengan makhluk-makhluk di hutan. Setiap wilayah berbeda makhluknya,” ujarnya
Kepercayaan tersebut menurutnya perlu dihargai, negara tidak berhak untuk mengatur kepercayaan suatu kaum. Oleh karena itu, saat kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya bisa diisi dengan enam agama yang diakui, ia sangat tidak setuju. Saat ini memang sudah bisa diisi dengan aliran kepercayaan masing-masing. Kendati begitu, tetap saja mereka masih menjadi minoritas.
“Sekarang sudah boleh diisi kepercayaan masing-masing, tidak enam agama saja, tapi tetap saja masih diskriminatif. UU memang mendukung tapi masyarakat tidak, stigmanya mereka masih tidak bertuhan. Kasihan,” ujarnya.
Prapto meminta pemerintah untuk sadar jika kehidupan penduduk asli Suku Dayak saat ini sudah tergeser menjadi kehidupan yang artifisial, artinya kehidupan mereka sudah penuh dengan kepura-puraan. Kekayaan Pulau Kalimantaan mampu memikat hati para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Bahkan Suku Dayak menjadi salah satu objek wisata yang diakui dunia atau UNESCO.
“Kehidupan mereka menjadi kehidupan yang artifisial, hanya kebutuhan panggung bukan yang sesungguhnya. Kebutuhan hakiki masyarkat Dayak sudah banyak yang hilang, hanya pentas bohongan saja,” ungkapnya
Sebelum resmi menunjuk Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru, beberapa kali media kerap menyuarakan kegelisahan dan keberatan hati penduduk Kalimantan Timur khususnya Suku Dayak. Prapto menilai, pemerintah tidak terlalu mendengarkan pendapat mereka.
“Mereka jadi objek penderita, mereka hanya dijual, tidak pernah diajak bicara,” katanya
Sebagai penutup, Prapto menegaskan, bila sejatinya suatu ibu kota negara harus memiliki nilai historis yang tinggi. Ia menilai Jakarta lah yang harus tetap menjadi ibu kota. Banyak sekali tempat-tempat di Jakarta yang memiliki nilai sejarah kebangkitan dan kemerdekaan bangsa ini.
Kecuali pusat pemerintahan, menurutnya tidak apa jika pusat pemerintahan pindah. Seperti Malaysia misalnya.
“Ibu kota harus di Jakarta, karena ada narasi dan filosofi sejarah. Kalau Kalimantan itu kan tanah kosong, hutan, tidak ada sejarahnya kebangkitan bangsa. yang ada kita malah menghancurkan paru-paru dunia,” tutupnya.(yaya)