Pendiri Demokrat Sebut Ada Orang Biayai Subur Untuk Goyang AHY

fokusmedan : Pendiri Partai Demokrat Achmad Mubarok meyakini ada orang di luar partai yang ingin menggoyang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketum. Sayang, Mubarok tak mau mengungkap siapa orang tersebut.

Namun Mubarok menegaskan, manuver yang dilakukan senior Demokrat Subur Sembiring dengan menemui Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Selasa (9/6), dibiayai oleh orang tersebut.

“Ada yang biayai si Sembiring (Subur Sembiring),” kata dia, kepada merdeka.com, Rabu (10/6).

Meskipun demikian, dia enggan menyebutkan secara gamblang siapa yang membiayai Subur Sembiring. Sebab malah akan membuat langkah tersebut menjadi semakin besar.

“Saya enggak bisa kasih tahu. Ada. Makanya dia dengan semangat itu,” jelas Mubarok.

Dia melihat manuver Subur tak perlu dibesarkan. Semakin menjadi bahan pemberitaan, menurut dia, justru itu yang menjadi tujuan kelompok tersebut.

Oleh sebab itu, Mubarok malas mengomentari soal Subur. Namun demikian, Mubarok memastikan orang yang membiayai Subur berasal dari luar partai Demokrat.

“Dari luar. Bukan (dari dalam Demokrat),” imbuhnya.

Karena itu, dia membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa SK Kemenkumham yang dikantongi kepengurusan Demokrat di bawah AHY merupakan SK palsu. Dia pun menegaskan bahwa Subur Sembiring bukan deklarator Demokrat.

“Udah kok. Sudah keluar (SK Kemenkumham). Itu Sembiring itu kan sesungguhnya bukan deklarator,” ujar dia.

Subur Minta Jadi Sekjen Partai

Subur sendiri, kata Mubarok sempat mendatangi SBY sebelum Kongres Demokrat digelar. Tujuannya meminta kepada SBY agar ditempatkan sebagai Sekjen partai. Hanya saja, permintaan itu tidak ditanggapi oleh Presiden ke-6 RI itu.

“Dia itu menjelang Kongres, datang ke Pak SBY, kepengen jadi Sekjen. Iya. Tapi kan nggak digubris. Lalu responnya seperti itu. Kemarin mau ketemu saya, saya tolak. Saya nggak mau ketemu. Nanti disalahgunakan,” jelas dia.

Dia pun menyoroti pertemuan sejumlah politisi Demokrat dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Sebab dalam pandangan dia, pertemuan tersebut tidak relevan.

“Justru itu. Menurut saya itu nggak relevan. Karena orang kayak Luhut itu terlalu pintar, dalam tanda kutip. Semua peran diambil dan kita tahu bisnisnya. Jadi nggak ada gunanya ketemu dia. Paling-paling akan digunakan oleh dia untuk pembenaran apa gitu,” tandasnya.

Subur Temui Luhut

Sejumlah politikus senior Partai Demokrat mendatangi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (8/6). Agenda pertemuannya membahas mengenai SK kepengurusan Partai Demokrat.

Salah satu politikus senior Demokrat Subur Sembiring menyampaikan, SK Kemenkum HAM pengurus Partai Demokrat pimpinan Agun Harimurti Yudhoyono (AHY) diklaim tidak terbit.

“Yang dibahas tentang keadaan internal Partai Demokrat, sampai hari ini SK Menkum HAM tidak terbit,” ujar Subur kepada wartawan, Rabu (10/6).

Kepada Subur, Luhut heran dengan masalah internal Partai Demokrat. Sebab, tidak ada respon dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lantas, Subur menjelaskan, solusi internal Demokrat ini kepada Luhut. Subur menawarkan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Sebab, Subur menilai, Kongres V Partai Demokrat bodong. Sebab tidak ada keputusan-keputusan Kongres maupun notulensi agenda tersebut.

Karena itu, dia yakin tidak mungkin SK Kemenkum HAM dapat disahkan menteri.

“Itu kan dokumen kalau enggak ada mana bisa disahkan menteri kan. Sekarang dasar menteri mengesahkan apa?” kata Subur.

Kongres Digelar Buru-buru

Menurutnya, Kongres V kemarin digelar secara terburu-buru hingga masalah administratif demikian dilewati. Subur mengatakan, Kongres tersebut hanya untuk cepat-cepat menyerahkan mahkota Demokrat kepada AHY.

“Terjadi keterburu-buruan keinginan Pak SBY meletakkan ke anaknya, AHY, itu jadi terkendala karena administratif,” kata dia.

Subur juga akan menyambangi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Karena dianggap tak ada SK pengurus baru, SK yang lama diklaim masih berlaku dan habis pada 15 Mei. Karena itu, Subur mengatakan, akan mencari solusi karena dianggap saat ini Partai Demokrat tidak memiliki ketua umum.

“Kemarin tidak ada keputusan SK demisioner, jadi artinya pengurus yang lama Pak SBY masih berlaku. Tapi 15 Juni ini kan habis, jadi kalau habis siapa pemimpin nya, enggak ada ketua umum,” ujar Subur.

Sehingga karena SK Kemenkum HAM tidak dapat diterbitkan, Subur akan menginisiasi Kongres Luar Biasa.

“Intinya karena SK tidak bisa diterbitkan karena terkendala administrasi, kami akan melaksanakan kongres luar biasa,” ucapnya.

Demokrat Marah

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengatakan, Subur Sembiring bukan salah satu pendiri Partai Demokrat. Subur, dia sebut melakukan manuver politik dengan menemui Luhut Binsar Pandjaitan karena terancam legalitasnya sebagai Plt Ketua Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD).

Ossy mengatakan, posisi Subur sebagai Plt pun sebetulnya karena mengangkat dirinya sendiri setelah berpulangnya alm Vence Rumangkang.

“Kami dengar, saudara Subur Sembiring melakukan manuver politik karena merasa terancam legalitasnya sebagai Plt Ketua Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD), walau sebenarnya beliau sendiri yang mengangkat dirinya sebagai Plt Ketua FKPD pasca berpulangnya Alm Vence Rumangkang. Selain itu, faktanya dia bukanlah salah satu pendiri Partai Demokrat,” ujar Ossy dalam keterangannya, Rabu (10/9).

Ossy membantah manuver politik senior Demokrat Subur Sembiring yang mengklaim SK Kemenkumham pengurus Partai Demokrat 2020-2025 tidak sah.

Ossy mengatakan, setelah pengumuman pengurus pada 15 April 2020, Partai Demokrat segera melaporkan kepada Kemenkumham RI. SK kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat telah ditandatangani Menkumham RI pada 18 Mei 2020.

“Sehingga AHY memiliki legalitas baik dari aspek formil dan yuridis baik dari sudut pandang hukum negara maupun peraturan internal partai (AD/ART),”

Ossy menyampaikan terima kasih karena pemerintah mengakui legalitas kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin Partai Demokrat 2020-2025 sebagai hasil Kongres V.

Atas manuver politik itu, Ossy meminta seluruh kader Partai Demokrat tetap solid dan tidak terpengaruh.

“Kami mengimbau agar tetap fokus untuk melaksanakan instruksi Ketum dalam melakukan Gerakan Nasional Demokrat Lawan Corona & Partai Demokrat Peduli dan Berbagi di masa Covid-19 ini, konsolidasi internal pasca Kongres dan persiapan menyambut Pilkada 2020,” ujarnya.(yaya)