Haris & Fatia Melawan, Serahkan Bukti Dugaan Skandal Tambang Luhut di Papua ke Polisi

Fokusmedan.com : Penasihat Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyerahkan bukti dugaan skandal Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis tambang di Intan Jaya Papua. Bukti itu diberikan ke penyidik Polda Metro Jaya har ini, Rabu (23/3).

Fatia dan Haris Azhar, menyerahkan alat bukti berupa daftar saksi fakta dan saksi ahli serta dokumen otentik. Jumlahnya mencapai 20 list bukti.

“Bukti baru berupa catatan kaki dan bukti otentik dokumen perusahaan yang sah legal valid,” kata Pengacara Fatia dan Haris Azhar, Nurkholis Hidayat di Polda Metro Jaya, Rabu (23/3).

Nurkholis berharap polisiĀ memproses bukti dilaporannya sesuai KUHP. Andai kata, polisi mengabaikannya bukti yang diserahkan pihak tersangka artinya telah melanggar prosedur tetap penyidikan.

Menurutnya, ketika pihak tersangka menyerahkan alat bukti seperti saksi ahli atau saksi fakta maka saksi fakta atau saksi ahli yang pernah diperiksa harus kembali dimintai keterangan.

“Seorang ahli harus menjelaskan berdasarkan fakta tidak bisa menilai dari satu pihak saja. Sehingga kemudian kesimpulan bahwa ada atau tidak tindak pidana dalam kasus ini berangkat dari kesimpulan yang justifed berdasarkan basis fakta yang sahih,” ujar dia.

Haris Azhar Anggap Proses Pidana Tak Sempurna

Sementara itu, Haris Azhar menambahkan, selama ini yang dipersoalan hanyalah soal konten YouTube atau judul dan kata ‘bermain’ yang diucapkan Fatia. Itulah sebabnya, ia menganggap proses pidana tidak sempurna karena materi diskusi tak dilihat secara menyeluruh.

“Kami dalam proses pemeriksaan dua kali sebagai saksi maupun sebagai tersangka tidak pernah ditanyakan bahan-bahan dari para ahli tersebut dan tidak pernah ditanyakan detail tentang perusahaan-perusahan atau bahan-bahan yang memberikan keterangan perusahan perusahan tersebut,” ucap dia.

Haris menerangkan, bukti yang diserahkan bukan lagi soal riset 9 organisasi tetapi bahan-bahan yang ditulis oleh 9 organisasi misalnya anggaran dasar dari perusahaan, pernyataan dari perusahaan di Asutralia yang menyatakan ada berbagi saham terhadap perusahaan-perusahaan. Disebutlah salahnya nama Luhut Binsar Pandjaitan.

Haris meminta pihak penyidik menelaah bukti-bukti baru. Penyidik bisa memanggil orang-orang yang membuat maupun menerbitkan dokumen-dokumen tersebut.

“Kalau misalnya pernyataan perusahaan Australia tersebut ternyata tidak benar dan surat surat tidak benar maka ada kosukuensi hukum terhadap perusahaan tersebut yang melakukan operasi di Indonesia ataupun di Papua,” tandas dia.

Haris menegaskan, dokumen ini bukan produksi sendiri. “Ini dokumen yang diambil dari sumber resmi,” ucap dia.

Haris Azhar dan Fatia ditetapkan sebagai tersangka kasus penemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Keputusan penyidik berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada Jumat, 18 Maret 2022.

Kasus ini berawal dari adanya Laporan Luhut di Polda Metro Jaya pada 22 September 2021. Laporan teregister dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Luhut mempersoalkan Rekaman video wawancara Fatia Maulida yang diunggah di kanal Youtube milik Direktur Lokataru Haris Azhar. Video itu berjudul “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!”. Luhut sendiri dalam berbagai kesempatan telah membantah tunduhan itu.(yaya)