Buruh Pasang Baliho Penolakan Permenaker JHT di Kantor Disnaker Sumut

Baliho penolakan buruh atas Permenaker JHT di Kantor Disnaker Sumut. Ist

Fokusmedan.com : Elemen buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumut MELAWAN “JAHAT 56 TAHUN” yakni sebanyak 22 Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) baru saja mengelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Sumut dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (23/2/2022).

Dalam aksi tersebut para buruh menolak tegas Peraturan Menteri Tenagakerja (Permenaker) No 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Tua (JHT).

Usai menggelar aksinya, massa buruh menandatangani petisi penolakan Peremnaker yang dituding “JAHAT” itu di atas sepanduk dan baliho besar.

Setelah buruh menandatangani petisi tersebut, sepanduk dan baliho itu akhirnya dipajang di Intansi kantor- kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumbagut dan baliho besar juga dipasang tepat di depan pagar Kantor Disnaker Provinsi Sumatera Utara, Kamis (24/2/2022).

Sebelumnya, Pimpinan aksi Aliansi, Rintang Berutu menyampaikan kebijakan tersebut sangat tidak adil dan sangat merugikan kaum buruh Indonesia.dianggap tidak punya hati nurani kepada kaum buruh ditengah situasi badai PHK tinggi tapi pemerintah malah menangguhkan pengambilan dana JHT buruh di umur 56 Tahun.

“Menteri tenaga kerja harusnya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan buruh, bukan malah memiskinkan kaum buruh,” kata Rintang yang juga selaku Ketua Umum SBMI Merdeka.

Rintang juga mengatakan kebijakan-kebijakannya Menaker justru lebih bertanggungjawab terhadap keuntungan dan kekayaan para kapitalis pengusaha daripada keadilan dan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya, seperti Pemberlakuan UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja oleh Pemerintah.

“UU tersebut mudah merekrut, mudah mempHK dan dapat diupah murah”. Saat ini aturan PHK semakin mudah dan murah, sistem kerja “perbudakan” outsourching/kontrak semakin bebas dan panjang, upah semakin murah dan pengurangan hak-hak lainnya,” ungkap Rintang.

Rintang menambahkan sejak berlakunya UU ini, jutaan pekerja sudah terPHK, Pekerja/Buruh belum lagi dampak Pandemi Copid 19.

“Jadi uang jaminan Hari Tua (JHT)nya di BPJS Ketenagakerjaan untuk digunakan sebagai modal membuka usaha karena uang pesangon yang diterima sangat murah saat ini,” tegas Rintang.(Rio)