Produsen Diminta Komitmen Jaga Stabilitas Harga Minyak Goreng


Fokus
medan.com
: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta pelaku industri minyak goreng untuk mempercepat penyaluran minyak goreng di pasar tradisional maupun ritel modern. Hal ini untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

“Serta memastikan tidak terjadi kekosongan di tingkat pedagang dan pengecer, baik di pasar tradisional maupun ritel modern,” kata Lutfi saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip Antara, Senin (31/1).

Dia mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam membeli dan tidak memborong migor karena panik. Pemerintah menjamin stok migor cukup dengan harga yang terjangkau masyarakat.

“Pemerintah akan mengambil langkah-langkah hukum yang sangat tegas bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan,” imbuhnya.

Kebijakan pemerintah tentang kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) bertujuan untuk memenuhi bahan baku minyak goreng di dalam negeri sehingga produsen minyak goreng akan mendapatkan harga lebih murah dibandingkan harga internasional.

Dengan demikian harga migor diharapkan bisa lebih terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dengan konsumen.

“Kebijakan DMO berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor, yaitu sebesar 20 persen dari volume ekspor masing-masing. Seiring dengan penerapan kebijakan DMO, Pemerintah juga menerapkan kebijakan DPO yang ditetapkan sebesar Rp9.300/kg untuk CPO dan Rp10.300/kg untuk olein,” jelasnya.

Mendag menyampaikan kebutuhan minyak goreng nasional diperkirakan sebesar 5,7 juta kilo liter pada 2022. Untuk kebutuhan rumah tangga diperkirakan sebesar 3,9 juta kilo liter, terdiri atas 1,2 juta kilo liter kemasan premium, 231 ribu kilo liter kemasan sederhana, dan 2,4 juta kilo liter curah. Sedangkan, untuk kebutuhan industri adalah sebesar 1,8 juta kilo liter.(yaya)