Susul Jepang dan Korsel, Filipina Desak RI Cabut Larangan Ekspor Batu Bara

Filipina desak RI cabut larangan ekspor batu bara. Ist

Fokusmedan.com :  Menteri ESDM Filipina Alfonso Cusi mendesak Pemerintah Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu bara. Ia nilai kebijakan RI merugikan ekonomi negaranya, yang sangat bergantung pada pembangkit listrik batu bara.

Langkah Pemerintah Filipina mengikuti jejak Jepang dan Korea Selatan yang sudah lebih dulu meminta agar kebijakan Kementerian ESDM tersebut segera dicabut.

Permintaan itu Cusi buat lewat surat resmi yang ditujukan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif. Namun, tidak jelas kapan surat tersebut ditulis.

Dilansir CNNIndonesia.com dari laman Reuters, Senin (10/1/2022), Cusi telah meminta Kementerian Luar Negeri untuk menengahi dan mengajukan banding atas nama Filipina melalui mekanisme kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Larangan RI membuat harga batu bara di China dan Australia naik pada minggu lalu, sementara sejumlah kapal yang dijadwalkan untuk
membawa batu bara ke pembeli utama, seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan India berada dalam kondisi tak menentu di Kalimantan, rumah bagi pelabuhan batu bara utama Indonesia.

Filipina, yang masih sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik, membeli sebagian besar kebutuhannya dari Indonesia dan akhirnya beralih ke beberapa pemasok lebih mahal, seperti Australia dan Vietnam.

Hampir 70 persen dari 42,5 juta ton pasokan batu bara Filipina pada 2020 diimpor, menurut data pemerintah setempat.

Listrik yang dihasilkan oleh batu bara terdiri dari sekitar 60 persen dari bauran listrik negara dan pada 2021 Filipina memasok 2,3 juta ton per bulan dari Indonesia untuk bahan bakar pembangkit listriknya.

Senator Win Gatchalian, yang mengepalai komite energi Senat, telah meminta departemen energi untuk menyiapkan langkah-langkah darurat karena larangan ekspor, termasuk mencari pemasok potensial lainnya.

Sebelumnya, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang mengecam larangan ekspor batu bara yang diberlakukan Pemerintah Indonesia mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kedua negara itu memprotes kebijakan larangan ekspor batu bara sementara di tengah tingginya permintaan terhadap komoditas tersebut.

Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korsel Yeo Han Koo bahkan mengadakan pertemuan darurat secara virtual dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi.

“Mendag Yeo menyampaikan keprihatinan pemerintah (Korea Selatan) atas larangan ekspor batu bara Indonesia dan sangat meminta kerja sama Pemerintah Indonesia agar pengiriman batu bara segera dimulai kembali,” tutur kementerian dalam siaran pers seperti dilansir Yonhap, Sabtu (8/1) lalu.

Senada, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji juga mengirimkan surat kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mencabut larangan ekspor batu bara.

Kenji mengatakan beberapa pembangkit listrik dan manufaktur Jepang mengandalkan batu bara yang diimpor dari Indonesia. Larangan ekspor batu bara disebut akan berdampak serius terhadap aktivitas perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Jepang.

“Industri di Jepang secara reguler mengimpor batu bara dari Indonesia untuk pembangkit listrik dan manufaktur (sekitar 2 juta ton per bulan). Oleh karena itu, kami meminta untuk segera mencabut larangan ekspor batu bara ke Jepang,” tulis Kenji dalam suratnya, Rabu (5/1) lalu.(ng)