Presiden Jokowi: Jangan Ada Kriminalisasi Kebebasan Pendapat dengan UU ITE


Fokus
medan.com
: Presiden Joko Widodo menginstruksikan jangan ada lagi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dengan ancaman pidana UU ITE Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jokowi mengakusudah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengedepankan langkah edukasi dan persuasif dalam perkara ITE.

Kepala Negara mengaku memahami kekhawatiran masyarakat dijerat pidana menggunakan UU ITE.

“Jangan ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat,” tegasnya.

Jokowi mencontohkan kasus kebebasan pendapat yang dijerat dengan UU ITE. Yakni kasus Baiq Nuril dan Saiful Mahdi. Jokowi sudah memberi amnesti ini dengan dukungan dari DPR RI.

“Atas dukungan DPR, saya telah memberikan amnesti terhadap ibu Baiq Nuril dan bapak Saiful Mahdi yang divonis melanggar UU ITE,” ujarnya.

Meski demikian, Jokowi mengingatkan semua pihak harus bertanggungjawab. Kebebasan berbicara disertai dengan tanggung jawab atas kepentingan masyarakat yang lebih luas.

“Namun saya juga ingatkan kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab kepada kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas,” pesan Jokowi.(yaya)