Ekonom : Kenaikan UMP Tak Berasa, Pemerintah Bisa Tutupi dengan Bansos

Ilustrasi buruh di Sumut. Ist

Fokusmedan.com : Besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di SumateraUtara dari angka Rp2.499.423 (2021) menjadi 2.522.609 di tahun 2022 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,93%. Angka sebesar itu jauh dari permintaan para buruh di Sumut paling sedikit setidaknya meminta kenaikan sebesar 5%.

Ekonom Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, kenaikan UMP sebesar itu memang hanya sebesar inflasi Sumut di tahun 2021 sampai tutup tahun dikisaran 0,9 persenan sampai 1%. Dan penetapan UMP Sumut itu besarannya sama persis dengan laju inflasi tahun berjalan (Januari 2021-Oktober 2021) yang sebesar 0.93%.

“Kenaikan UMP sebesar itu hanya menutupi kenaikan harga barang dan jasa mengacu kepada besaran inflasi, tidak untuk menambah daya beli kaum buruh. Jadi kalau gaji kita naiknya sesuai besaran inflasi maka kesejahteraan tidak akan membaik. Hidup kita akan serba “ngepas” sampai kapanpun, lain halnya kalau disiasati dengan mencari penghasilan tambahan atau pekerjaan baru,” katanya, Senin (22/11/2021).

Terlepas dari tuntutan buruh, kata dia, kondisi perekonomian Sumut sepanjang tahun 2021, pertumbuhan secara triwulanan itu besarannya -1.85% (TW I), 4.95% (TW 2), dan 3.67% (TW 3). Dan penutupan akhir tahun nanti besarannya juga diperkirakan tidak akan jauh berbeda dan berada dalam rentang 3-4%.

Menurutnya, pertumbuhan seperti itu belum cukup. Setelah sempat terkoreksi cukup dalam di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sumut selama tahun 2021 belum bisa membalikan kondisi ekonomi masyarakat Sumut sebelum masa pandemi Covid-19.

“Perjalanannya masih jauh, jadi kalau buruh meminta kenaikan upah paling sedikit 5%, itu masih masuk akal. Kalau melihat pertumbuhan ekonomi dan laju tekanan inflasi. Karena, kalau dijumlahkan itu angkanya bisa sampai 5%,” terangnya.

Gunawan menambahkan, pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 itu tidak terlepas dari booming harga komoditas yang ada di Sumut khususnya kelapa sawit. Sementara banyak industri lainnya yang mulai mau hidup, banyak industri lainnya yang mati suri sampai sejauh ini dan tidak sedikit usaha yang sudah gulung tikar dan tidak hidup lagi.

Jadi ada industri yang  mampu tumbuh baik, ada yang pas-pasan dan ada yang masih menanggung beban masalah karena pandemi. Untuk itu memang kebijakan UMP ini harus bisa dibarengi dengan kebijakan lain yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk semua pihak.

Oleh karena itu, tambahnya, kenaikan UMP itu harus dilaksanakan, bagi industri atau jenis usaha yang masih mampu bertahan atau bahkan mampu mendulang keuntungan. Sebaiknya lakukan kenaikan upah lebih tinggi dari besaran UMP yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saya kerap menemukan ada pengusaha yang tetap menaikkan upah yang presentasinya di atas kenaikan UMP,” ujarnya.

Sebab itu, tambahnya, lakukan pemetaan dengan mendata setiap perusahaan dalam implementasi kebijakan upah. Bagi perusahaan yang tidak menaikkan upah melebihi batas UMP maka bantuan sosial kepada buruhnya menjadi skala prioritas. Atau lewat skema tertentu yang memungkinkan bagi kaum buruh untuk bisa mendapatkan Bansos tersebut.

“Jadi Bansos ini masih jadi salah satu cara untuk menutup kebuntuan akibat dari industri yang tidak berkinerja baik karena terpapar pandemi. Sehingga kenaikan upah hanya sebesar besaran inflasi dan bukan hanya kaum buruh, daya beli masyarakat miskin juga harus tetap dijaga dengan Bansos itu sendiri,” tuturnya.(ng)