Kanwil DJP Sumut I Sita Aset-aset Penunggak Pajak

Kanwil DJP Sumut I sita aset-aset penunggak pajak. Ist

Fokusmedan.com : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara (Kanwil DJP Sumut) I melalui juru sita Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyita aset-aset para penunggak pajak. Aset-aset yang disita adalah aset tanah dan rekening dari 6 penanggung pajak berbeda.

Dengan demikian, aset tersebut sudah dikuasai negara. Aset yang dilakukan penyitaan tersebut, kini berada dalam penguasaan negara, guna memberikan kesempatan terakhir kepada penunggak pajak, untuk melunasi utang pajaknya, sebelum dilakukan kegiatan penagihan aktif berikutnya.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Bismar Fahlerie memerinci, KPP Pratama Medan Barat menyita rekening bank PT. PSI dengan nilai sita Rp113 juta pada 22 September 2021 lalu. KPP Pratama Medan Timur menyita sebidang tambak seluas 5.762 meter persegi dari CV AN dengan nilai sita sekitar 500 juta rupiah (4/8), KPP Pratama Lubuk Pakam menyita rekening bank penunggak pajak SS dengan nilai sita Rp728 juta pada 20 September 2021.

Lalu KPP Madya Medan menyita rekening bank PT P dengan nilai sita Rp37,6 juta 20 September 2021, KPP Pratama Medan Polonia menyita rekening bank dari PT WBLK dengan nilai sita Rp1,8 juta, 9 September 2021, KPP Pratama Binjai menyita rekening bank dari ST dengan nilai sita Rp8,4 juta 20 September 2021.

“Sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang No.19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.19/2000, penyitaan ini dilakukan karena dalam jangka waktu 2×24 jam setelah pemberitahuan surat paksa, penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya,” ujarnya, Jumat (8/10/2021).

Dalam mengamankan penerimaan negara, tambahnya, Kanwil DJP Sumut I lebih mengutamakan pendekatan persuasif agar wajib pajak memenuhi kewajibannya.

“Tindakan penyitaan merupakan langkah terakhir karena wajib pajak belum melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan langkah penegakan hukum ini diharapkan dapat memunculkan rasa keadilan pada masyarakat serta meningkatkat kepatuhan perpajakan wajib pajak,” pungkasnya.(ng)