Gubernur Edy: Pelaksanaan Vaksin Adalah Perintah Negara, Tidak Etis Orang Menolak

fokusmedan : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi angkat bicara terkait dengan pelaksanaan.

Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 adalah perintah negara melalui Presiden untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia khususnya di Sumut.

“Karenanya tidak etis orang menolak (divaksin). Karena sudah jauh negara memikirkan untuk kepentingan rakyatnya. Memang kalau tidak darurat itu ada pilihan, tapi kalau darurat kita tak punya pilihan, kita harus ikuti vaksin ini,” jelasnya di Rumah Dinas Gubsu, Kamis (14/1/2021).

Lebih lanjut Edy menjelaskan, saat ini BPOM sudah mengatakan bahwasanya Vaksin Sinovac aman dan MUI juga sudah menyatakan halal. Sehingga penyuntikan vaksin ini juga telah diawali oleh Presiden dan dilanjutkan oleh Gubernur bersama Forkopimda secara serentak.

“Saya berharap rakyat-rakyat ku sama-sama kita lakukan, pastinya bagi orang yang sesuai persyaratan,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini Edy juga menerangkan Pemprov Sumut telah menyiapkan sampai 100 ribu cold storage yang mengatur suhu 2-8 derajat. Saat ini, tambah dia, Sumut masih Kita menunggu 34 ribu dosis vaksin tambahan yang akan dikirim kembali pada tahap 2 nantinya.

Disinggung soal Pembatasan Kesehatan Masyarakat (PKM) Edy menegaskan hal itu berbeda dengan PSBB. Karena PKM tidak melakukan pembatasan secara konkrit dan luas, melainkan hanya bersifat lokal untuk melakukan pendisiplinan terkhusus Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro).

“PKM ini tidak ada perubahan. Jadi lebih ke pembatasan masyarakat untuk pendisiplinan menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.(riz)