Akui Komunikasi Publik yang Buruk, Jokowi Berkali-kali Tegur Menterinya

fokusmedan : Akibat komunikasi publik yang buruk terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo dikabarkan menegur para menterinya. Pasalnya, keberadaan UU tersebut telah membuat banyak polemik di masyarakat, bahkan hingga menggelar aksi unjuk rasa hingga kini.

Namun, bukan kali ini saja Presiden Joko Widodo menegur dan mengingatkan jajaran menterinya karena kualitas komunikasi publik yang buruk. Dari catatan Kompas.com, setidaknya sudah tiga kali Presiden menegur dan memperingatkan para menterinya untuk dapat membangun komunikasi publik yang baik.

Tujuannya, agar masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan pemerintah dalam membuat kebijakan. Sekali pun, kebijakan itu dinilai kurang populer di masyarakat.

Berikut rangkumannya:

1. Ditegur karena jurnalis asing kerap beritakan hal negatif

Saat memimpin rapat terbatas mengenai laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada 24 Agustus lalu, Presiden Jokowi meminta jajarannya agar berkomunikasi terlebih dahulu dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, sebelum memberikan pernyataan terkait penanganan Covid-19.

Hal itu tidak terlepas dari banyaknya pemberitaan di media yang menilai penanganan Covid-19 di Indonesia kurang baik.

“Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama (jurnalis) asing, ini yang karena komunikasi kita yang tidak… tidak… apa ya, tidak firm gitu. Tidak gamblang. Tidak jelas, sehingga yang mereka tulis itu sering hal-hal yang tidak baik,” ucap Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Kepala Negara pun meminta agar para menteri dapat hati-hati saat memberikan pernyataan di hadapan publik. Sehingga, tidak ada perbedaan antara pernyataan menteri yang satu dengan menteri yang lain.

“Tolong satu itu saja, yang namanya Prof Wiku itu diajak bicara, kalau memang mau bicara,” kata Presiden.

2. Minta menteri jelaskan secara detail rencana vaksinasi

Saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020 di Istana Merdeka, Jakarta pada 19 Oktober, Presiden mengingatkan, agar seluruh jajarannya memberikan pemahaman secara rinci kepada masyarakat terkait rencana vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah.

Presiden menyatakan, titik kritis dari kegiatan vaksinasi adalah implementasinya. Mulai dari proses seperti apa, siapa yang pertama kali akan diberikan vaksin, hingga kenapa mereka diprioritaskan, perlu dijelaskan secara gamblang kepada publik.

“Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati, disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail,” kata Jokowi, seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Presiden khawatir, jika komunikasi publik yang diberikan jajarannya kurang baik, maka rencana vaksinasi itu justru dihantam oleh isu-isu yang dapat berujung aksi unjuk rasa masyarakat.

“Karena sekarang memang pada masyarakat pada posisi yang sulit,” kata Presiden.

“Vaksin ini saya minta, jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kayak Undang-Undang Cipta Kerja ini,” imbuh dia.

3. Komunikasi publik UU Cipta Kerja yang jelek

Terkait hal ini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui hal tersebut. Menurut dia, akibat komunikasi publik yang buruk, Presiden sampai menegur seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Khusus omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua ditegur Presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Akibat dari komunikasi yang buruk, ia menambahkan, banyak masyarakat yang menolak UU tersebut. Sehingga, aksi unjuk rasa terus digelar, baik oleh kelompok buruh maupun mahasiswa, hingga saat ini.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, saat ini para menteri mulai memperbaiki gaya komunikasinya di hadapan publik. Terutama, pada saat berbicara soal UU Cipta Kerja.

Hal itu diharapkan tidak kembali memunculkan kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

“Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik,” ucapnya.(ng)