KAUM akan Ajukan Prapid Terkait Penangkapan Ketua KAMI Medan

KAUM akan mengajukan Prapid atas kasus penangkapan Ketua KAMI Medan. Ist

fokusmedan : Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) akan mengajukan pra peradilan (Prapid) terkait penangkapan kliennya Ir Khairi Amri (46) atas dugaan pelanggaran UU ITE saat demo ricuh di Medan, Kamis (8/10/2020) kemarin.

Menurut Ketua KAUM, Mahmud Irsyad Lubis, SH bahwa KAUM saat ini didapuk menjadi Kuasa Hukum dari Khairi Amri, Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan menuturkan bahwa Khairi Amri yang diduga tersangka melanggar UU-ITE itu, berdasarkan isi percakapan WhatsApp Grup KAMI Medan yang terdiri dari 44 orang yang tergabung di dalam Grup WhatsApp tersebut.

“Di grup (WhatsApp) ada kalimat mengajak kerusuhan seperi tahun 98 dan yang menuliskan bukan Khairi Amri dan ada salah seorang anggota grup yang berinisial S mengatakan ada sumbangan 500 ribu dari hamba Allah, dan belum diterima Khairi Amri dan saat itu disambut 3 orang yang menyumbang 100 ribu dan 300 ribu itulah yang diberikan untuk beli minuman dan makan saat demo waktu itu,” ujarnya.

Menurutnya, tidak masuk akal bila hanya Rp300 ribu yang dipakai untuk logistik unjuk rasa bisa mengancam suatu negara.

“Gawat sudah ini, apa 300 ribu yang disumbangkan orang dan untuk beli minum dan makan, bisa menghancurkan suatu negara?,”pungkas Irsyad.

Sementara, Husni Thamrin Tanjung, SH., Wakil Ketua KAUM mengatakan bahwa Khairi Amri telah menandatangani surat kuasa khusus kepada KAUM, penandatanganannya di hadapan penyidik di Mabes Polri, jalan Trunojoyo, Jakarta Rabu (14/10) sore.

“karena saat ini beliau (Khairi Amri) ditahan di Mabes Polri,” ungkapnya.

Husni Thamrin Tanjung, SH, kembali mengatakan bahwa pihaknya memandang penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Khairi Amri masih prematur.

Setelah pihaknya mencermati konsideran Surat Perintah Penangkapan tertanggal 9/10/2020 yang mana laporan polisi bertanggal 9 Oktober 2020 dengan pelapor seorang polisi berpangkat Bripka, dan pada tanggal itu juga diterbitkan surat perintah penyidikan dengan menerapkan undang-undang yang bersifat umum dan undang-undang yang bersifat khusus, yakni UU-ITE dan KUHPidana. Proses kasus ini terbilang kilat.

“Bagaimana mungkin dugaan tindak pidana diketahui pukul 16.00 WIB, tanggal 9 Oktober 2020, lalu begitu cepat, hari itu juga dilakukan gelar perkara. Maka patut dipertanyakan alat bukti apa yang dikantongi penyidik sehingga prosesnya sangat kilat. apakah ini dapat menjamin keprofesionalan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti? Selanjutnya dilakukan gelar perkara kembali untuk melakukan penahanan di tanggal 10 Oktober 2020,”ungkapnya.

Kembali dikatakan Husni Thamrin Tanjung bila UU-ITE itu dihubungkan dengan Pasal 160 KUHP ini sesuatu yang janggal.

“Satunya UU khusus, satu lagi UU bersifat umum, seharusnya penyidik memilih satu pasal saja untuk diterapkan, sangat janggal diterapkan kedua pasal itu secara bersamaan. Apalagi dalam satu hari penyidik langsung melekatkan status tersangka, untuk itu, kami berencana menguji kerja-kerja penyidik tersebut melalui praperadilan, “tuturnya.

Terpisah, Siti Asyiah Simbolon (46), ibu 3 anak ini dari pernikahannya dengan Khairi Amri, mengatakan bahwa dirinya berharap agar suaminya yang selama ini bekerja sebagai Ojek Online dan sebagai tulang punggung keluarga, agar mendapat keadilan yang sebenarnya.

“saya yakin suami saya tidak berbuat hal dugaan yang bakal menghancurkan negeri ini dengan SARA, “katanya.

Sebelumnya Khairi Amri yang ditangkap beserta 3 orang yaitu J, D dan WRP ditangkap Tim gabungan Bareskrim dengan Polda Sumatera Utara (Sumut) di Medan, beserta 4 orang di Jakarta, terkait demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung ricuh di Medan pada 8-9 Oktober 2020.

(Rio)