PT Jui Shin Indonesia Lakukan PHK Massal, Ratusan Buruh Tuntut Dipekerjakan Kembali

 

 

fokusmedan : Ratusan buruh PT Jui Shin Indonesia (JSI) yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Kamis (10/9/20).

Dalam orasinya buruh meneriaki para anggota DPRD Sumut dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang tidak peduli bahkan terkesan tutup mata atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT. JSI. Sedikitnya, ada 197 buruh yang di PHK.

Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo yang ikut mendapingi aksi para buruh meminta agar Anggota DPRD Sumut turun langsung ke perusahaan yang memproduksi keramik dan granite. Serta memerintahkan agar mempekerjakan kembali seluruh buruh yang di PHK sejak 15 Mei 2020.

“Miris kita, sudah sejak bulan Mei 2020 hingga kini, tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dan DPRD terhadap perusahaan PT JSI yang melakukan PHK terhadap 197 buruh,” ujarnya.

Menurutnya, buruh sangat kecewa, PHK massal di tengah kondisi pandemi Covid-19. Pihak buruh menagih janji Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang telah mengeluarkan surat imbauan agar perusahaan di Sumut tidak melakukan PHK di tengah situasi pandemi.

” Pemerintah pusat saja memberikan subsidi bagi para buruh yang masih bekerja, di sini Pemprovsu kenapa malah membiarkan PHK massal,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Willy, pihaknya berharap agar Gubernur Sumut turun langsung bersama Disnaker Sumut untuk segera perintahakan PT Jui Shin Indonesia kembali mempekerjakan kembali seluruh buruh yang ter PHK.

“Kita juga menuntut agar perusahaan membayar upah buruh selama tidak dipekerjakan hingga saat ini, hal ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan” Ungkap Willy.

Sementara Sekretaris FSPMI Sumut Tony Rickson Silalahi mengatakan, PHK yang dilakukan PT JSI diduga merupakan aksi balasan pihak perusahaan, karena 197 orang buruh yang merupakan anggota FSPMI di PHK ketika sedang melakukan aksi Mogok Kerja sah yang di mulai pada tanggal 11 Mei 2020 lalu.

” Ini PHK Ilegal, karena tanggal 15 mei 2020 pada saat mereka masih aksi mogok, perusahaan mengeluarkan surat PHK kepada seluruh buruh yang ikut Mogok kerja sebanyak 197″ paparnta.

Ia menambahkan, jika Pemprovsu dan DPRD Sumut tidak menyelesaikan tuntutan buruh PT JSI, maka pihaknya akan melakukan aksi seminggu dua kali di kantor DPRD Sumut dan Kantor Gubsu.

“Kami juga sudah siapkan aksi menginap di kantor DPRD Sumut dan Gubsu sampai seluruh buruh PT JSI di pekerjakan kembali,” tandasnya.(ng)