Dikritik DPR, Sri Mulyani Janji Bakal Perketat Perjalanan Dinas dan Belanja Honorer
fokusmedan : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai perlunya peningkatan efektivitas dan akuntabilitas belanja barang. Belanja barang yang dimaksud adalah belanja perjalanan dinas.
“Terkait dengan belanja barang berupa belanja perjalanan dinas, pemerintah sependapat dengan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan penghematan belanja perjalanan dinas,” ujar Sri Mulyani dalam Sidang Peripurna DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk melakukan efisiensi dan efektivitas belanja terutama pada pengendalian belanja honorarium, perjalanan dinas dan paket rapat atau pertemuan-pertemuan. Nantinya, kemenkeu akan mempertajam kebijakan yang mengatur hal ini.
“Kebijakan belanja perjalanan dinas akan lebih dipertajam sesuai dengan urgensinya, sehingga kegiatan perjalanan dinas dapat lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan,” paparnya.
Aspek Pelaporan
Terkait dengan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat dan/atau Pemda, Pemerintah saat ini sedang melakukan identifikasi dan monitoring atas proses pemindahtanganan barang untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut serta penelusuran atas barang yang berasal dari belanja dengan tujuan untuk diserahkan ke masyarakat.
“Pada aspek pelaporan keuangan atas belanja barang tersebut, pemerintah akan meninjau kembali serta menyempurnakan kebijakan akuntansi atas barang yang diserahkan kepada masyarakat sesuai rekomendasi BPK,” tandasnya.(yaya)