Dualisme Berkarya, Kubu Muchdi PR Klaim Kantongi SK Menkum HAM
fokusmedan : Partai Beringin Karya (Berkarya) kubu Muchdi PR menyatakan pengurus versi Munaslub telah mendapatkan pengesahan Kemenkum HAM.
Menurut Sekjen Berkarya kubu Muchdi, Badaruddin Andi Picunang, Kemenkum HAM telah menerbitkan SK bertanggal 30 Juli 2020 dengan Nomor: M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang pengesahan perubahan AD/ART dan SK Nomor : M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang perubahan susunan pengurus DPP Partai Berkarya.
“Bahwa dua Surat Keputusan di atas telah disampaikan kepada pihak terkait oleh Kementerian Hukum dan HAM utamanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kantor Berita Negara,” ujar Badaruddin dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8).
Tercatat dalam struktur pengurus terdapat perubahan ketua umum, serta sekretaris jenderal. Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto tidak lagi menjabat sebagai ketua umum dan digantikan Muchdi Purwopranjono. Putra Presiden Kedua RI, Soeharto itu tetap tercatat dalam struktur sebagai Ketua Dewan Pembina.
Sementara posisi Sekretaris Jenderal berpindah dari tangan Priyo Budi Santoso menjadi Badaruddin Andi Picunang.
Badaruddin menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan dengan adanya SK kepengurusan yang telah disahkan Kemenkum HAM.
“Tidak ada dualisme dalam kepemimpinan Partai Berkarya, kepengurusan baru hasil Munaslub merangkul semua pihak yang sejalan untuk memperbaiki dan membesarkan partai. Hanya satu kepemimpinan di bawa komando Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua Umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal,” jelas Badaruddin.
Lebih lanjut, Badaruddin menyebut, calon kepala daerah yang diusung Berkarya mendaftar ke KPU dengan menandatangani surat Surat B1KWK dengan pengurus baru. Surat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
Selain itu, Partai Berkarya akan merevitalisasi pengurus di tingkat provinsi hingga kabupaten untuk perbaikan menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024.
“Khusus bagi DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan PILKADA 2020 dalam waktu dekat sebelum pendaftaran PILKADA 2020 akan dilaksanakan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Provinsi dan Musyawarah Daerah (MUSDA) Kabupaten/Kota dalam rangka penyelarasan kebijakan DPP Partai Berkarya dari pusat ke daerah yang sejalan,” kata Badaruddin.(yaya)