KPU Dorong E-Rekap Untuk Penghitung Suara Sah di Tengah Pandemi Covid-19

fokusmedan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mendorong rekap elektronik (e-rekap) dengan seputar sistem perhitungan (situng) menjadi penghitung suara sah pada pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang. Usulan ini dianggap bisa meminimalisir interaksi fisik penyelenggara Pilkada, sehingga bisa mencegah penyebaran Covid-19.

Meski e-rekap disarankan menggunakan teknologi informasi, proses pemungutan suara harus tetap dilakukan seperti biasa di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Menurut saya, kita jangan menghilangkan culture pemungutan suara. Tapi begitu pemungutan suara selesai, sudah dihitung, semua orang menyaksikan di TPS, itu kan betul-betul party. Nah saat mau direkap, di rekap itu lah menggunakan teknologi informasi,” kata Arief dalam Talk Show Pemilu di masa Pandemi yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Senin (6/7).

Penerapan e-rekap sebetulnya sudah dimulai sejak Pemilu 2019 lalu. Hanya saja, belum ada regulasi resmi yang mengatur soal penggunaan e-rekap.

Saat ini, DPR tengah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Melalui revisi tersebut, KPU mendorong e-rekap ditetapkan menjadi hasil penghitungan suara yang resmi.

“Mudah-mudahan ketika revisi Undang-undang ini dilakukan termasuk untuk Pemilu 2024, e-rekap ditetapkan menjadi hasil Pemilu resmi,” ujarnya.

Bila nanti e-rekap menjadi pedoman penghitungan suara, maka aktivitas rekap suara yang biasanya dilakukan berhari-hari di kecamatan ditiadakan. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga tidak perlu lagi memberikan salinan formulir C1 atau catatan hasil penghitungan perolehan suara.

“Begitu di TPS selesai dihitung, dicapture, dikirim langsung masuk ke pusat data kita secara otomatis. Partai politik juga tidak perlu mengirim saksi,” kata Arief.

KPU sendiri tengah mendesain sistem agar hasil pemilu dari e-rekap dapat dikirimkan kepada peserta pemilu, yakni calon dan partai politik. Desain ini melibatkan tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sementara itu, Pengamat Informasi dan Teknologi, Roy Suryo mengatakan, proses rekap hasil pemilu harus dilakukan secara manual. Dia menilai, rekap menggunakan teknologi informasi belum bisa dilakukan karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap situng masih rendah.

“Mungkin itu dilakukan secara manual atau secara normal biasa tapi dengan protokol ketat. Kalau boleh saya sarankan sosialisasi, kampanye yang menggunakan IT,” tutupnya.(yaya)