Bank BUMN Dilaporkan Tetap Tagih Cicilan KUR di Tengah Wabah Corona

fokusmedan : Pemerintah memutuskan untuk membebaskan pembayaran bunga dan pokok angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha yang terdampak wabah corona mulai 1 April 2020. Pembebasan pembayaran bunga ini berlaku paling lama 6 bulan, diiringi dengan relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon.

Kendati demikian, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluhkan adanya BUMN yang memungut cicilan KUR terhadap pelaku UMKM di tengah wabah virus corona. Hal ini diketahui berdasarkan sejumlah aduan pelaku UMKM di wilayah Purworejo, MalangĀ dan Kalimantan Selatan yang berada di bawah naungan Kemenperin.

“Tolong kalau rapat dengan BUMN, untuk KUR sudah ada keputusan, selama 6 bulan bunga kan dipending. Selain bunga, pokoknya juga ditahan 6 bulan. Tapi dalam pelaksanaannya di daerah-daerah masih diambil, kebetulan yang kami dapat laporannya BRI masih mengambil baik pokok maupun agunannya,” tegas Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih saat menggelar rapat virtual bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (28/4).

Gati mengatakan seharusnya pihak Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) patuh terhadap keputusan pemerintah untuk memberikan pembebasan pembayaran bunga bagi pelaku UMKM selama enam bulan ke depan. Sebab, mayoritas pelaku usaha UMKM mengalami kerugian yang bervariasi akibat pandemi virus corona.

“Jadi, minta tolong nanti kalau bisa semua Himbara yang kebetulan kami dapat laporannya. Ternyata di daerah masih mengambil baik pokok maupun bunganya,” jelas dia.

Gati menambahkan, apabila tidak segera ditindaklanjuti dikhawatirkan akan menganggu program kementeriannya terkait restrukturisasi bagi pelaku usaha domestik. Oleh karenanya, diharapkan seluruh bank BUMN dapat mensosialisasikan aturan relaksasi penundaan kredit terhadap seluruh cabang bank pelat merah yang tersebar di wilayah Indonesia.

“Mohon ini nanti kebijakan ini seharusnya diinformasikan kepada seluruh cabang Himbara di daerah. Supaya ini nanti sejalan dengan program restrukturisasi kami,” tandasnya.

Jokowi Instruksikan Bank Beri Penundaan Cicilan Bagi Pelaku UMKM

Presiden RI Joko Widodo dalam keterangan pers hari Selasa (24/03) menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran / relaksasi kredit usaha Usaha Mikro dan Kecil di bawah Rp 10 Miliar debitur perbankan berupa penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga.

Hal tersebut merupakan salah satu stimulus countercyclical yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada industri perbankan agar menjaga kinerja perbankan tetap tumbuh dengan sehat di tengah pendemi Virus Corona.

Direktur Utama Bank BRI Sunarso mengungkapkan, perseroan mengapresiasi relaksasi tersebut dan telah menerbitkan kebijakan internal yang mengakomodir kebijakan di atas.

“Menindaklanjuti POJK No.11/POJK.03/2020, Bank BRI memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dengan plafond paling banyak Rp 10 Miliar yang usahanya terdampak akibat dampak Virus Corona berupa relaksasi penetapan kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran. Selain itu BRI juga memberikan kemudahan bagi debitur yang terdampak virus corona melalui berbagai skema restrukturisasi, di antaranya penyesuaian suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda/penalti serta perpanjangan jangka waktu pinjaman (rescheduling),” ujar Sunarso.

POJK ini sendiri mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus berupa kebijakan penetapan kualitas aset (khusus debitur UMKM sampai dengan plafond Rp 10 Miliar), serta kebijakan restrukturisasi adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban terhadap bank karena terdampak penyebaran virus corona baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

Sunarso menambahkan bahwa BRI memiliki skema restrukturisasi khusus bagi debitur mikro yang usahanya menurun akibat Virus Corona.

“Khusus untuk usaha skala mikro, BRI memiliki skema restrukturisasi lainnya berupa penundaan pembayaran cicilan pokok bulanan selama maksimal satu tahun. Selain itu, BRI juga telah menyiapkan skema restrukturisasi bagi debitur yang menikmati fasilitas Kredit Konsumer BRI, yakni Kredit Pemilikan Properti (KPP) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB),” imbuhnya.

Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil antar lain sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka.

Alternatif skema restrukturisasi tersebut akan bervariatif disesuaikan dengan masing masing debitur dengan tetap memperhatikan faktor prospek usaha serta repayment capacity.

“BRI secara aktif juga melakukan monitoring dan memberikan pendamping secara langsung terhadap program restrukurisasi yang dijalankan oleh para debitur BRI sebagai upaya perseroan untuk menjalankan asas prudential banking dan selective growth,” pungkas Sunarso.(yaya)